Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Propam untuk telusuri surat jalan Joko Tjandra. JokoTjandra Polri
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Propam untuk surat jalan untuk Joko Tjandra. Surat ini diduga dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Badan Bareskrim Polri'Saya meminta Divisi Propam Polri mendalami surat jalan yang dikeluarkan Biro Korwas dan kalau terbukti akan kami berikan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan,' kata Listyo lewat pesan singkat pada Rabu, 15 Juli 2020.
Sebelumnya, Indonesia Police Watch menyebut surat jalan untuk Joko pada Juni 2020 diterbitkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Joko diduga pergi dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada 18 Juni dan kembali pada 22 Juni.Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S. Pane, menjelaskan dari data yang ia peroleh, surat jalan itu terbit dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kabareskrim Minta Divisi Propam Polri Usut Surat Jalan Djoko Tjandra\nIa pun memastikan akan menindak tegas oknum-oknum yang terbukti terlibat.
Baca lebih lajut »
IPW Desak Pemberi Surat Jalan Joko Tjandra Dicopot dari JabatanDari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk Joko Tjandra dikeluarkan Bareskrim Polri yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Baca lebih lajut »
Kabareskrim Minta Oknum Terlibat Surat Jalan Joko Tjandra MundurBareskrim Polri yang sudah mengeluarkan Surat Jalan kepada Joko Soegiarto Tjandra, sehingga buronan kelas kakap itu bebas berpergian dari Jakarta ke Kalimantan Barat kemudian menghilang.
Baca lebih lajut »
Buru Joko Tjandra, Imigrasi Usul Hidupkan Lagi MahkumjakpolDirektur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting, mengusulkan agar Forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, dan Polri (Mahkumjakpol) dihidupkan kembali untuk memburu Joko Tjandra. imigrasi JokoTjandra Mahkumjakpol
Baca lebih lajut »
Imigrasi: Joko Tjandra Masih WNI, Paspor Papua Nugini DicabutDirektur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting, mengatakan status kewarganegaraan Papua Nugini Joko Tjandra telah dicabut oleh pemerintah setempat. JokoTjandra PapuaNugini imigrasi
Baca lebih lajut »
Dalih Imigrasi Soal Paspor Joko Tjandra - Nasional - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »