Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merupakan paket komplit untuk ...
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth memberikan pernyataan pada Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
"Jika dilihat dari syarat dan karakter yang layak untuk mengisi jabatan tersebut ada di sosok Pak Heru Budi. Menurut saya Beliau sudah paket komplit, beliau sangat memahami tentang seluk beluk permasalahan di Jakarta," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Pria kelahiran Medan pada 13 Desember 1965 itu juga, kata Kenneth, memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo sejak masih di DKI Jakarta hingga sebagai Kepala Sekretariat Presiden yang merupakan suatu poin keunggulan tersendiri karena akan paham permasalahan Jakarta dan nasional.
Adapun dua calon lainnya yakni Marullah Matali dan Juri Ardiantoro, menurut Kenneth, ada beberapa kekurangan jika untuk memimpin ibu kota untuk menggantikan Anies Baswedan seperti kurangnya pemahaman soal DKI Jakarta, dan tidak ada prestasi yang menonjol. Kenneth juga menilai Heru memiliki jiwa komunikasi yang baik, hal tersebut bisa menjadi modal Heru Budi pada saat dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan para anggota DPRD DKI Jakarta, serta pengalamannya menjadi Kepala Staf Presiden otomatis mempunyai jaringan yang luas terhadap Lembaga Kementerian di Kabinet Jokowi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perkara Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Tambang Heru HidayatKejagung menyita aset berupa tambang seluas 5.350 hektare milik terpidana perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Heru Hidayat
Baca lebih lajut »
Kejagung Sita 5.000 Hektar Area Tambang milik Heru Hidayat Tersangka Jiwasraya | merdeka.comPenyitaan ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yaitu putusan pidana tambahan yang dijatuhi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.728.783.375.000,00.
Baca lebih lajut »
Kapolda Fadil Imran Disebut sebagai Calon Pj Gubernur DKI, Ahli: Tak BisaAhli politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut Irjen Fadil Imran tak bisa jadi Pj Gubernur DKI karena masih polisi aktif.
Baca lebih lajut »