Pemerintah sejauh ini belum menetapkan rumusan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Bila mengacu aturan sebelumnya, UMP seharusnya ditetapkan sekitar dua bulan sebelum diberlakukan.
Hal tersebut disuarakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal. Ia lantas menilai Menteri Ketenagakerjaan hingga kepala daerah lalai menentukan arah UMP 2024, karena masing-masing sibuk berpolitik jelang pemilu 2024.
"Diberlakukan kan per 1 Januari 2024. Kalau ditarik 60 hari kerja adalah 1 November 2023. Sekarang sudah tanggal 22 Oktober 2023, kira-kira tinggal 8 hari, seminggu lebih," imbuh dia. "Partai buruh dan serikat buruh akan mem-PTUN-kan begitu keluar 1 November 2023. Karena tidak melibatkan buruh dan pengusaha," tegas dia.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini Ia mengasumsikan jika pendapatan nasional bruto atau GNI per capita Indonesia di kisaran USD 4.500, atau setara upah Rp 5,6 juta per bulan. Dengan hitungan itu, ia menyebut UMP DKI Jakarta harusnya sudah naik hingga Rp 700.000 per bulan.
"Hasil survei Litbang partai buruh dan KSPI, angka kebutuhan hidup layak ditemukan rata-rata kenaikan 12-15 persen. Survei harga daging, beras, dan lain-lain, 64 item, survei beberapa pasar kabupaten/kota, kenaikan 12-15 persen. Nyambung tuh dengan kenaikan pensiunan 12-15 persen," paparnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemilu 2024 Jadi Senjata Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia tahun 2023 bisa mencapai 4,5-5,3 persen pada 2023 dan meningkat pada 2024. Salah satu penopangnya adalah Pemilu 2024
Baca lebih lajut »
Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?Pengamat menyebut kenaikan UMP sampai dengan 15 persen, termasuk di 2024 bisa mempercepat mimpi pemerintah mewujudkan Indonesia jadi negara maju di 2045.
Baca lebih lajut »
Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen, Pengusaha: MustahilKalangan pengusaha merespons usulan kelompok buruh yang meminta kenaikan upah minimum atau UMP 2024 naik 15 persen.
Baca lebih lajut »
Indonesia Jadi Negara Menengah Atas, UMP 2024 DKI Wajib Naik Rp 700 RibuKetika pemerintah mampu menaikan gaji PNS dan TNI/Polri, pada saat bersamaan pihak pengusaha pun wajib mengikutinya untuk kenaikan UMP 2024 pada kelompok buruh.
Baca lebih lajut »
Simak! Arah Kebijakan APBN untuk Dana Desa hingga Otsus di 2024Pemerintah RI berupaya mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2024.
Baca lebih lajut »
Simak! Arah Kebijakan Dana Desa Hingga Otsus 2024Pemerintah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2024
Baca lebih lajut »