Pemerintah diminta untuk terus menaikkan harga cukai rokok dan minuman keras sehingga masyarakat kelompok prakerja tidak membelinya dengan dana bansos.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia , Risky Kusuma Hartono mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan yang menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023-2024 nanti.
“Bisa juga ditambahkan dari Peraturan Kementerian Perdagangan bisa membuat peraturan lebih teknis lagi dalam larangan penjualan rokok per batang,” tuturnya di Jakarta, Kamis . Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah agar pendamping Program Keluarga Harapan juga ditambah. Pasalnya, selama ini tiga orang pendamping PKH harus mendampingi sebanyak 1.100 orang penerima bansos di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa dana bansos sering disalahgunakan masyarakat untuk membeli rokok, bahkan minuman keras.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala BP FTZ Tanjungpinang diperiksa KPK dalam kasus cukai rokok'Saya tidak pernah terlibat dalam perencanaan hingga pengambilan keputusan terkait penetapan kuota rokok untuk pengusaha tertentu,' kata Kepala BP FTZ Ikhsan Fansuri.
Baca lebih lajut »
KPK Amankan Dokumen Fiktif Pengaturan Cukai Rokok di Tanjung PinangKPK mengamankan sejumlah dokumen pengaturan fiktif kuota rokok dari operasi penggeledahan di Tanjung Pinang pada Selasa (28/3/2023).
Baca lebih lajut »
Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Diduga Rugikan Negara Ratusan Miliar RupiahKomisi Pemberantasan Korupsi mengendus permainan cukai rokok di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hal itu diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Kepala BP FTZ Tanjungpinang Diperiksa KPK Dalam Kasus Cukai RokokKPK periksa Kepala Badan Pengusahaan Free Trade Zone Kota Tanjungpinang sebagai saksi kasus cukai rokok
Baca lebih lajut »
Mantan Wali Kota Tanjungpinang Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Cukai RokokMantan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi cukai rokok. Ia mengaku siap memberikan keterangan dalam pemeriksaan. Via: detiksumut_
Baca lebih lajut »
Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjungpinang, KPK Sita Sejumlah DokumenKPK sejak Rabu (29/3/2023) terus melakukan pengembangan dugaan korupsi pengaturan cukai rokok di Kota Tanjungpinang,
Baca lebih lajut »