Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan RAPBN 2021 dengan pagu indikatif sebesar Rp 115,58 triliun
Liputan6.com, Jakarta - . Besaran anggaran tersebut telah mendapat lampu hijau pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada 8 Mei 2020.
Lebih lanjut, Menteri Basuki menjelaskan, besaran anggaran 2021 senilai Rp 115,58 triliun tersebut telah berkurang hampir Rp 25 triliun dari usulan pagu indikatif 2021 yang mulanya sebesar Rp 140,33 triliun. "Kita di tahun 2021 redesain 13 program menjadi 5 program, yaitu dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman," terang Menteri Basuki.
2 dari 3 halamanSelanjutnyaUntuk anggaran di bidang Sumber Daya Air yang senilai Rp 44,46 triliun, Kementerian PUPR membaginya untuk bendungan dan embung Rp 15,35 triliun, irigasi dan rawa Rp 7,27 triliun, pengendalian daya rusak Rp 6,44 triliun, operasi dan pemeliharaan Rp 6,38 triliun, air tanah dan air baku Rp 3,07 triliun, pengadaan tanah Rp 3,03 triliun, pengendalian Lumpur Sidoarjo Rp 0,28 triliun, serta dukungan lainnya Rp 2,64 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian PUPR Telah Lelang 3.577 Proyek Senilai Rp 35,2 TriliunProgres proyek yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu.
Baca lebih lajut »
Menteri PUPR berharap ibu kota baru masuk fase konstruksi pada 2021Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono berharap proyek ibu kota baru Republik Indonesia sudah bisa masuk ke fase konstruksi ...
Baca lebih lajut »
Menteri PUPR ajukan anggaran 2021 sebesar Rp115 triliun ke DPR RIMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp115,58 triliun dalam Rapat Kerja bersama ...
Baca lebih lajut »
Komisi V Soroti Penyusunan Anggaran Kemenhub dan Kementerian PUPRKomisi V DPR menyoroti koordinasi dalam penyusunan anggaran Kemenhub dan Kementerian PUPR. Kemenhub
Baca lebih lajut »
PUPR Akan Realokasi 351 Proyek Belum KontrakMenteri PUPR Basuki Hadimuljono berencana merealokasi 351 paket pekerjaan yang belum terkontrak ke paket yang membutuhkan tambahan anggaran.
Baca lebih lajut »