Upaya land development di IKN Nisantara dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan membuka, membentuk strukturnya dengan membuat jalan terlebih dahulu, kemudian membangun kavling-kavling lalu diratakan sehingga menjadi lahan siap bangun.
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai menyiapkan lahan bagi swasta untuk membangun infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Lahan yang disiapkan Kementerian PUPR ini sudah dalam bentuk siap bangun di Sub-Wilayah Pengembangan 1B dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara.
Berdasarkan data Otorita IKN, KIPP Ibu Kota Negara Nusantara terdiri dari Sub-Wilayah Pengembangan dengan total luas lahan 2.876 hektare, Sub-WP 1B dengan total luas lahan 2.037 hektare, dan Sub-WP 1C 1.758 hektare. Pembangunan IKN dengan Pendekatan Apresiasi Terhadap Alam Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara memiliki peran sebagai Wilayah Perencanaan Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.
Penyediaan sarana prasarana di bidang perumahan, transportasi dan energi termasuk paket investasi yang ditawarkan pada ibu kota negara Indonesia baru tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Silang Pendapat Anies Baswedan dan Pemerintah Soal Pembangunan Jalan Era Jokowi vs SBY, Berikut Data BPSMenanggapi kritik Anies Baswedan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan buka suara.
Baca lebih lajut »
Infrastruktur Dasar di IKN Terus Dibangun, Jubir PUPR: Kalau Sudah Kelihatan Wujudnya, Semoga Investor BerminatJuru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan pemerintah berfokus menggarap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR Luruskan Narasi Anies soal Pembangunan Jalan SBY vs JokowiKementerian PUPR mengungkapkan pembangunan 11.804 km jalan nasional di era SBY adalah tidak benar. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR mengalokasikan 10 paket pemeliharaan jalan di LampungKementerian PUPR alokasikan 10 paket pemeliharaan jalan dan jembatan pada 2023 di Lampung, salah satunya preservasi jalan dan jembatan ruas Pematang Panggang-Simpang Bujung Tenuk.
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR merevitalisasi JCC dukung KTT ASEAN Plus di JakartaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap merevitalisasi Jakarta Convention Center (JCC) sebagai venue untuk perhelatan KTT ASEAN Plus 2023 ...
Baca lebih lajut »
Soal IKN Pindah, Erick Sebut Bangun Smart City di Jakarta cs Lebih Mahal'Ketika kita berinvestasi kota-kota baru di kota-kota yang sudah ada, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya itu ongkosnya akan dua kali lebih mahal,' ujarnya.
Baca lebih lajut »