Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan siap berupaya menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO ...
Ilustrasi - Warga berdiri di lokasi pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww/pri.
Iwan menambahkan, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjamin kualitas hasil pembangunan PSU perumahan bagi masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan langkah awal bagi kami untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kualitas hasil pembangunan PSU.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ground Breaking Pasar Jongke Tunggu Kementerian PUPRPemerintah Kota Surakarta memastikan persiapan lahan untuk pembangunan ulang Pasar Jongke telah siap seluruhnya. Seluruh bangunan yang ada di area telah rata dengan tanah, begitu juga dengan proses pengurukan area cekung yang berhimpitan dengan aliran Sungai Kali Premulung yang ada di sekitarnya. Pe
Baca lebih lajut »
Ajak Pengembang Properti Investasi di IKN, PUPR Jamin Kebutuhan Hunian TinggiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan kebutuhan hunian di IKN akan sangat tinggi.
Baca lebih lajut »
Menpan RB Temui Jokowi Bahas Kesiapan Pemindahan 11 Ribu ASN ke IKNUntuk gelombang pertama, Azwar menyebut perpindahan ASN ke IKN dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Ingat! Tak Sembarangan Pasir Laut Boleh DieksporIzin ekspor pasir laut akan diberikan setelah penentuan lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, & Kementerian Kelautan.
Baca lebih lajut »
Semester I 2023, Program Bedah Rumah PUPR Capai 93.139 UnitPogram BSPS atau bedah rumah PUPR ditargetkan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sebanyak 149.750 unit di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Baca lebih lajut »
PUPR Surati Pelaksana Proyek RSUD Ar-Rozy, Desak Bayar Denda Rp 1,6 MPelaksana proyek pembangunan gedung RSUD Ar-Rozy yang didenda Rp 1,6 miliar akibat keterlambatan penyelesaian proyek.
Baca lebih lajut »