Kementerian PU akan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur nasional. Langkah ini diambil menyusul adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun pada tahun 2025. Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema KPBU menjadi solusi strategis dalam menghadapi situasi tersebut sekaligus membuka peluang investasi dari sektor swasta.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana untuk mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU ) guna menyelesaikan pembangunan infrastruktur nasional. Ini menyusul adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun pada tahun 2025. Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.
Skema KPBU menjadi solusi strategis dalam menghadapi situasi tersebut sekaligus membuka peluang investasi dari sektor swasta. Dody menyatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan lebih cepat dan efisien. Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025-2029 senilai Rp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.Dody mengungkapkan bahwa dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal baik dari segi pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan pembangunan proyek. Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Beberapa sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi antara lain pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Menurut Dody, KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Ia optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, diharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, Kementerian PU membantah bahwa efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan pegawai, termasuk honorer. Adapun pagu anggaran PU 2025 kena potong sebesar Rp 81,38 triliun, dari semula Rp 110,95 triliun, sehingga menjadi hanya Rp 29,57 triliun
KPBU Infrastruktur Anggaran Pembangunan Investasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Lingkungan Hidup Optimalkan Bank Sampah Antisipasi Sampah Makanan GratisMenteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berencana mengoptimalkan konsep bank sampah untuk mengantisipasi sampah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penanganan sampah makanan akan diseragamkan secara nasional dengan melibatkan bank sampah unit dan induk.
Baca lebih lajut »
Kementerian BUMN Perkuat Kolaborasi dengan 16 Kementerian dan 6 Badan StrategisKementerian BUMN secara aktif melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan badan strategis dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung misi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan mencapai visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Baca lebih lajut »
Kementerian Hukum Tandatangani MoU dengan 29 Kementerian dan LembagaKementerian Hukum menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian dan lembaga negara untuk tahun 2025. Perubahan nomenklatur kementerian menjadi salah satu alasan utama penandatanganan ini. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penandatanganan MoU antara kementerian dan lembaga ini bukan pertama kali, tetapi dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan nomenklatur.
Baca lebih lajut »
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian Lakukan Penanaman Serentak Agroforestri PanganKementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Perum Perhutani melakukan penanaman serentak agroforestri pangan di berbagai lokasi di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui integrasi tanaman pertanian dan kehutanan.
Baca lebih lajut »
Yusril: Amnesti Bagi Narapidana Konflik Papua Hanya yang Sudah Sumpah Setia Kepada NKRISkema lebih detail amnesti dan abolisi bagi narapidana konflik Papua nantinya dirumuskan oleh Kementerian Hukum.
Baca lebih lajut »
Kemendes-Kemendikdasmen sepakat berkolaborasi hadirkan 1 Desa 1 TKKementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ...
Baca lebih lajut »