Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang tidak bertanggung jawab.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ) berencana untuk menindak tegas pengembang perumahan subsidi yang nakal. Menteri Inspektur Jenderal Kementerian PKP , Heri Jerman, menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) untuk meminta audit terhadap pengembang tersebut. Heri menjelaskan bahwa audit ini merupakan tindak lanjut atas temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni.
Ia menegaskan bahwa pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia, dan di wilayah Jabodetabek saja, ada sebanyak 14 pengembang yang telah ditemukan.Heri menyoroti beberapa kondisi yang ditemukan dalam perumahan yang dibangun oleh pengembang nakal, seperti tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya. Ia menyayangkan adanya rumah-rumah subsidi yang dibangun tidak sesuai dengan standar, mengingat perumahan subsidi dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Heri menambahkan bahwa setelah audit, pihaknya akan mengirimkan surat peringatan kepada pengembang nakal untuk segera melakukan renovasi atau memperbaiki kerusakannya. Jika pengembang lepas tangan setelah menerima surat peringatan, urusannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan daftar lengkap pengembang di seluruh Indonesia untuk menjadi acuan dalam menindak tegas pengembang nakal. Tujuannya adalah agar FLPP dapat dimanfaatkan tepat sasaran, yaitu oleh pengembang yang bertanggung jawab. Heri berharap agar pengembang yang baik dan berintegritas dapat terus berperan dalam membangun rumah untuk masyarakat Indonesia
PERUMAHAN SUBSIDI PENGEMBANG AUDIT PKP BPK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKP Bakal Kasih Bantuan PSU 50% buat Rumah Subsidi Ramah LingkunganKementerian PKP dorong pengembang perumahan subsidi untuk membangun rumah subsidi dengan sertifikat bangunan hijau.
Baca lebih lajut »
Program 3 Juta Rumah Perlu Perhatikan Pengelolaan SampahKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menekankan pentingnya pengelolaan sampah dalam Program 3 Juta Rumah. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan bahwa pembangunan hunian perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menekankan perlunya dilengkapi sarana sanitasi (MCK) bagi rumah yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca lebih lajut »
Menteri PKP Maruarar Sirait Lantik Pejabat Eselon II, III, dan IVMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta pada Kamis (30/1/2025). Pelantikan ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.
Baca lebih lajut »
Menteri PKP: Data BPS jadi acuan bantuan perumahan agar tepat sasaranMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran ...
Baca lebih lajut »
Menteri PKP akan bertemu Gubernur BI bahas perumahanMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku ...
Baca lebih lajut »
Menteri PKP dan Gubernur BI Bahas Strategi Pembiayaan PerumahanMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencana pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas strategi pembiayaan perumahan. Pertemuan tersebut akan membahas solusi untuk mengatasi masalah pendanaan dalam sektor perumahan, termasuk penggunaan data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca lebih lajut »