Tambahan anggaran ini untuk program teknis penyusunan kebijakan koordinasi asistensi dan penerapan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas pemerintah.
Rabu, 12 Jun 2024 14:28 WIBPagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan sebesar Rp 359.980.127.000 atau Rp 359,98 miliar. Angka ini turun sedikit dari pagu 2024 yang mencapai Rp 378,49 miliar.
"Apabila dibandingkan alokasi anggaran sejak 2022, mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya tambahan anggaran. Namun pada tahun 2025, untuk program teknis mengalami penurunan 38,02%, sedangkan manajemen mengalami kenaikan 24,08%," kata Rini, dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu .
"Memperhatikan kesenjangan antara kebutuhan anggaran dan alokasi pagu indikatif yang ada, maka KemenPAN-RB mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 290,19 miliar," ujarnya.Adapun jumlah tersebut terdiri atas tambahan untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata Kelola ASN atau program teknis sebesar Rp 220 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 69 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Zulhas Ungkit 'Nyinyiran' PAN Cuma Bisa Joget: Eh Capres yang Menang Ternyata Gemoy Bisa JogetPAN diketahui mengeluarkan single lagu PAN PAN PAN Terdepan saat masa kampanye Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Kementerian ESDM Minta Tambahan Rp15,12 Triliun untuk Subsidi Listrik 2025Angka tersebut dihitung berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp15.300Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia.
Baca lebih lajut »
Anggaran Kementerian BUMN Turun di 2025, Erick Minta Tambahan Rp 66 MMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan anggaran Rp 66.644.541.000 untuk 2025.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Kementerian, PKS Minta Ada Tambahan Kata 'Efisiensi' dalam Pasal Penambahan MenteriFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI memiliki catatan terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian).
Baca lebih lajut »
Bamsoet Dukung Kementerian PUPR Dipisah Jadi Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan RakyatBerita Bamsoet Dukung Kementerian PUPR Dipisah Jadi Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Rakyat terbaru hari ini 2024-05-29 14:27:14 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah KementerianSturman lantas mempermasalahkan mengenai frasa efektivitas yang diberikan kepada Presiden nanti dalam menentukan jumlah Kementerian.
Baca lebih lajut »