Fish estate tersebut nantinya akan berbentuk seperti tambak ikan terpadu.
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan ada permintaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu menyediakan lahan. Lahan tersebut, kata Nusron, akan digunakan untuk membangun fish estate.
Kementerian ATR/BPN, menurutnya, siap menyediakan lahan untuk proyek fish estate. Ia mengatakan, bila nanti proyek tersebut dijadikan Proyek Strategis Nasional , maka pihaknya akan membuatkan panitia pengadaan tanah. Lahan fish estate itu sendiri nantinya bisa menggunakan lahan milik Kementerian ATR/BPN yang berasal dari lahan liar. Selain itu, bisa juga berasal dari lahan lain yang dimiliki oleh negara, ataupun membeli lahan yang dimiliki oleh masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sertijab Kementerian PUPR, Perkuat Sistem dan Tata Kelola di Kementerian PU dan Kementerian PKPBasuki optimis kedua Menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih.
Baca lebih lajut »
Pengawasan Lebih Efektif Karena Prabowo Pecah KementerianSalah satunya Kemenkumham yang dipisah jadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum Kementerian HAM
Baca lebih lajut »
Begini Nasib Tukin PNS Usai Prabowo Rombak KementerianKementerian PANRB menegaskan perombakan kementerian tidak akan mempengaruhi tukin PNS.
Baca lebih lajut »
Masyarakat Bakal Dimanja dengan Tiket Pesawat Murah di Pemerintahan PrabowoMisalnya, pihaknya akan membentuk Project Management Officer (PMO) antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Pariwisata.
Baca lebih lajut »
Menko Airlangga Bakal Berbagi Tugas dengan Zulhas, Ini Bocorannya!Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berbagi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Bakal Bantu Prabowo Urus Kementerian BaruPrabowo meminta Sri Mulyani untuk membantu penganggaran kementerian-kementerian yang akan berubah nomenklaturnya.
Baca lebih lajut »