BKN sudah punya gambaran atau perkiraan PNS mana saja yang wajib pindah.
Di antaranya yakni disebutkan yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama.
"Itu urusan-urusan yang masih dipegang pemerintah pusat jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah," kata dia.Sementara itu saat ditanya kementerian atau lembaga yang tidak wajib pindah, Bima mengaku belum tahu. Namun ia memberikan contoh yakni BKN sendiri. Bima mengatakan layanan kepegawaian nasional bisa dilakukan di mana saja tidak perlu dekat dengan pusat pemerintahan.
Lagi pula, kata dia, tidak semua PNS harus ikut pindah ke Ibu Kota baru. Sebagian masih bisa bekerja di Jakarta meski kantor pusat pindah ke Ibu Kota baru yang disebut akan terletak di Kalimatan. "Tapi nanti dalam jabatan seperti apa, kalau semuanya satu direktorat ke sana, atau bisa sebagian saja, dan sebagian lain bisa terkoneksi dengan internet, secara digital, itu masih dalam pertimbangan," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala BKN: PNS Kerja dari Rumah, Mungkin Terealisasi 20 Tahun Lagi...Tidak akan semua PNS bisa kerja dari rumah. Untuk PNS yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tetap harus ke kantor atau tempat kerjanya.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu-BKN Kerja Sama Pelayanan Kepegawaian Berbasis TeknologiKerja sama tersebut ditujukan sebagai bentuk inovasi untuk peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi yang memiliki pengakuan legalitas administrasi.
Baca lebih lajut »
Kurangi Penggunaan Kertas dan Sewa Komputer, BKN Hemat Rp 250 MKepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pengurangan penggunaan kertas dan sewa komputer bisa menekan pengeluaran hingga Rp 250 miliar. BKN via detikfinance
Baca lebih lajut »
Kemenkeu dan BKN Kembangkan Pelayanan Kepegawaian Berbasis TeknologiDalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan...
Baca lebih lajut »
BKN Sebut Tidak Semua K/L Pindah ke Ibu Kota BaruBKN menyebut kementerian/lembaga berpotensi tak seluruhnya pindah dari Jakarta ketika ibu kota baru sudah ditetapkan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani dan Kepala BKN Teken MOU Layanan Kepegawaian Berbasis TeknologiSri Mulyani Indrawati dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana menandatangi Nota Kesepahaman layanan kepegawaian berbasis teknologi.
Baca lebih lajut »