Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, soal anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 496,8 triliun pada 2024, namun Kemensos hanya Rp 75,6 triliun.
Bendahara Negara itu menjelaskan, perlinsos merupakan pos belanja yang terdiri dari sejumlah program bantuan subsidi, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh beberapa Kementerian Lembaga . Dalam hal ini Kemensos menerima alokasi anggaran sebesar Rp 75,6 triliun untuk tahun anggaran 2024.
“Di dalam Rp 330 triliun juga masih ada cadangan kalau terjadi bencana, misalnya terjadi gempa bumi dan lain-lain itu kita masukin," jelasnya. Di tengah perkembangan yang pesat ini, pemilihan platform kripto yang dapat dipercaya tentu menjadi salah satu langkah krusial yang penting dilakukan bagi calon investor.
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku induk usaha toko waralaba ritel Alfamart, membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan sebesar Rp 3,48 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Respons Risma, Menkeu Sebut Rp300 T Perlinsos buat Subsidi Listrik-GasSri Mulyani menjawab pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal Kemensos cuma mengelola dana perlinsos Rp78 triliun.
Baca lebih lajut »
Aturan Bawa Barang ke LN Bikin Heboh, Sri Mulyani Sebut Cuma Masalah KomunikasiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aturan barang bawaan ke luar negeri lapor Bea Cukai memiliki tujuan untuk mempermudah.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Cuma 4 Negara yang Tumbuh 5%, RI Salah Satunya!Sri Mulyani mengungkapkan hanya empat negara utama di dunia yang berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi 5% pada 2023. RI masuk daftar.
Baca lebih lajut »
Bukan Cuma Ojol, Pekerjaan Ini Juga Berhak Dapat THR Meski Cuma Dianggap MitraKemnaker berupaya berkomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa ini agar mau memberikan THR bagi para mitranya.
Baca lebih lajut »
ICW Sebut Kejagung Sudah Tak Miliki Kewenangan Tindak Lanjuti Laporan Sri Mulyani Soal Kasus LPEI'Jika ada dalih yang menyebutkan, misalnya, subjek hukumnya berbeda, tentu tidak relevan. Sebab fakta peristiwa pidananya besar kemungkinan sama,' ujar Kurnia.
Baca lebih lajut »
ICW Pertanyakan Alasan Sri Mulyani Pilih Kejagung Ketimbang KPK untuk Laporkan Dugaan Korupsi LPEILaporan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan korupsi LPEI ke Kejagung menuai polemik, salah satunya dari ICW.
Baca lebih lajut »