Kemenristekdikti dinilai harus bisa menjelaskan soal arti radikalisme.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mendata nomor telepon dan media sosial milik mahasiswa, dosen dan pegawai pada awal tahun kalender akademik 2019/2020. Pendataan itu dilakukan untuk menjaga perguruan tinggi dari paparan radikalisme dan intoleransi.
Menurut dia, kebijakan Kemenristekdikti tersebut tentu juga akan mengganggu kemerdekaan dan kebebasan berbicara yang menjadi ciri dan watak dari insan-insan akademis. "Bila hal ini salah dalam menerapkannya akan bisa memasung kreatifitas dan kritisisme dari para dosen dan mahasiswa," ucap Sekjen MUI ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenristekdikti akan Data Medsos Dosen Sampai MahasiswaPendataan media sosial untuk menjaga perguruan tinggi dari radikalisme & intoleransi.
Baca lebih lajut »
Kampus Diminta Data Akun Medsos Mahasiswa
Baca lebih lajut »
Cegah Radikalisme, Menristek Minta Kampus Data Medsos MahasiswaMenristekdikti meminta kampus mendata akun media sosial mahasiswa hingga pegawai untuk cegah radikalisme.
Baca lebih lajut »
Tangkal radikalisme di kampus, pemerintah data akun medsos mahasiswaMulai dari dosen, pegawai, dan mahasiswa diharuskan mencantumkan akun media sosial dan nomor telepon. Tujuannya, jika ada ujaran tentang radikalisme atau intoleransi bisa mudah dilacak.
Baca lebih lajut »
Viral Jual Beli Data e-KTP dan KK Warga Ditelusuri PolisiIsu jual beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK) di media sosial (medsos) sedang ramai diperbincangkan netizen alias warganet.
Baca lebih lajut »