Kementerian Perindustrian mendesak Kementerian Keuangan untuk segera menerbitkan aturan tentang tindakan pengamanan produk hilir dari industri tekstil dan produk tekstil secara tepat dan cepat.
Hal ini diperlukan demi melindungi industri TPT dalam negeri yang saat ini sedang sangat terpuruk dan terpaksa melakukan banyak pemutusan hubungan kerja .
Febri menilai Kemenkeu tidak konsisten dengan pernyataan yang disampaikan di hadapan para anggota dewan yang menyatakan bahwa terpuruknya industri TPT akibat adanya dumping dari negara produsen. Namun, kebijakan antidumping berupa safeguard atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Antidumping tak kunjung direalisasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menagih Janji-janji Prabowo-Gibran Menuju Indonesia EmasPerjalanan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 yang menimbulkan berbagai kontroversi.
Baca lebih lajut »
Indonesia Desak Negara Maju Penuhi Janji Pendanaan Pengurangan EmisiJejak emisi yang ditinggalkan negara maju juga dipandang belum sejalan dengan komitmen yang disampaikan
Baca lebih lajut »
Tim Prabowo-Gibran Datangi Kantor Sri Mulyani, Bahas Program Janji KampanyeMuzani menjelaskan, tim gugus tugas itu juga merupakan upaya efisiensi dari Prabowo-Gibran agar proses transisi pemerintahan tidak memakan waktu terlalu lama.
Baca lebih lajut »
Janji Ponakan Prabowo Usai Temui Sri MulyaniTim Transisi Prabowo-Gibran berjanji dalam mewujudkan program prioritas jagoannya tersebut pihaknya akan mengikuti siklus APBN yang sedang berlangsung.
Baca lebih lajut »
Belum Resmi Dilantik, Prabowo Utus Elite Gerindra Temui Sri Mulyani: Obrolannya Terkait Janji KampanyeKedatangannya Tim itu pun dipimpin langsung oleh Dasco, kemudian ada pula Sekjen Gerindra Ahmad Muzani serta Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono.
Baca lebih lajut »
PDIP Desak Pemprov DKI Jakarta Segera Cairkan Dana KJPPDIP desak Pemprov DKI Jakarta segera cairkan dana KJP
Baca lebih lajut »