Pemerintah juga hendak memastikan, tidak boleh ada pengurangan pendapatan tenaga honorer dari yang diterima saat ini.
) Alex Denni mengatakan, revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diharapkan menjadi solusi persoalan tenaga non ASN .juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang, dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400 ribu orang," ujar Alex dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan RB, Minggu .
Kemudian, pemerintah juga memastikan tidak boleh ada pengurangan pendapatan tenaga honorer dari yang diterima saat ini.Selain penanganan tenaga non-ASN,Sebelumnya, kata Alex, PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun. “Di revisi UU ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman," ungkapnya.Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan penyebab lambannya proses revisi aturan tersebut yakni karena pendataan tenaga honorer bermasalah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KemenPAN-RB gelar uji publik revisi UU ASN di Padang - ANTARA NewsANTARA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan uji publik revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur ...
Baca lebih lajut »
Jokowi Revisi UU IKN, Luas Ibu Kota Baru BerkurangPemerintah tengah menggodok revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Baca lebih lajut »
Revisi UU IKN Dikebut, Ditargetkan Rampung Oktober 2023'Jadi kita semua berharap agar paling lambat 3 Oktober RUU itu selesai. Karena kalau lewat dari itu, bapak-ibu tahu semua, kesibukan semakin banyak,' katanya.
Baca lebih lajut »
Rocky Gerung Ramai-ramai Dilaporkan ke Polisi, ICJR Desak Kominfo dan DPR Revisi UU ITERocky Gerung Ramai-ramai Dilaporkan ke Polisi, ICJR Desak Kominfo dan DPR Revisi UU ITE TempoNasional
Baca lebih lajut »
Revisi UU Peradilan Militer Dipastikan Akan Menghadapi TantanganBeberapa waktu lalu, pemerintah telah membuka wacana revisi UU Peradilan Militer. Wacana itu terkait polemik penanganan korupsi di Basarnas. Namun, diperkirakan revisi itu akan menghadapi tantangan dari purnawirawan. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Tak Kunjung Rampung, Apa Kabar Revisi UU Migas?Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memberikan update mengenai pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Baca lebih lajut »