Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menindaklanjuti beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara ...
Kepala Biro Keuangan Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto dalam kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Semester I Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah, di Bekasi, Jawa Barat, Senin .
“Temuan pemeriksaan BPK merupakan tanggung jawab kita bersama selaku pihak yang diberi amanat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam melaksanakan kegiatan," kata Wisnu dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Menurut dia, kecermatan dan ketelitian merupakan kunci sukses agar Kemenkumham dapat tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian .
Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa Kemenkumham kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yang ke-15 kali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Obat-obatan di Indonesia Mahal, Menkes Ungkap Usulan Asosiasi Industri Kesehatan untuk Tekan HargaHarus ada koordinasi antara kementerian teknis terkait, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Dorong Kemensos Buat Sistem Data Mutakhir Penerima BansosKementerian Keuangan mendorong Kementerian Sosial untuk membuat sistem data mutakhir penerima bantuan sosial (bansos).
Baca lebih lajut »
Kata Sri Mulyani saat DPR Minta Roadmap Perkeretaapian Jadi Syarat PNM PT KAI dan INKABukan ranah kewenangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia, melainkan Kementerian Perhubungan.
Baca lebih lajut »
BPK temukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan BPOM 2023Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2023 yang harus ...
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualiaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI.
Baca lebih lajut »
Dorong Peran Badan Usaha Keuangan dan Perbankan dalam Ekosistem Keuangan Berkelanjutan2024 ASEAN-ROK Financial Cooperation Forum dihadiri Pejabat Pemerintah ASEAN Bank DuniaWorld Bank Asian Development Bank ADB dan ASEAN3 Macroeconomic Research Office
Baca lebih lajut »