Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI bertukar informasi dengan lembaga penelitian Thailand Institute of Justice (TIJ) dalam memahami kebutuhan keadilan ...
Kemenkumham RI melakukan kunjungan studi ke Thailand Institute of Justice di Bangkok, Thailand, Rabu . ANTARA/HO-Kemenkumham RI.
"Untuk itu kami mempelajari berbagai program yang ada di TIJ sehingga bisa diadaptasi di Indonesia," ujar Hantor seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. "Survei kebutuhan keadilan yang dilakukan oleh TIJ menyoroti pentingnya memahami kebutuhan keadilan masyarakat yang sebenarnya, mengatasi kesenjangan antara warga negara dan proses peradilan," tutur dia., yang mempromosikan keadilan berpusat pada masyarakat dan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkumham RI Jadi Instansi Paling Diincar Masyarakat Pendaftar CPNSKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) kembali membuka penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemenkumham menjadi salah satu instansi kementerian paling diincar oleh masyarakat pendaftar. Menurut Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Hantor Situmorang, ada sejumlah kriteria yang menjadikan Kementerian Hukum dan HAM diincar para pendaftar.
Baca lebih lajut »
Istana Bantah Jokowi Cawe-Cawe dalam Munaslub Kamar Dagang dan Industri: Itu Urusan Internal KadinIstana jelaskan bahwa proses legalitas Kadin berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Baca lebih lajut »
PKB Muktamar Tandingan Tutup BukuPengurus DPP PKB teranyar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham
Baca lebih lajut »
BPHN tengah dokumentasikan hukum adat Indonesia untuk jaga kelestarianBadan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI tengah mendokumentasikan hukum adat Indonesia untuk menjaga ...
Baca lebih lajut »
Kemenkumham: Desa/kelurahan sadar hukum di NTB perkuat akses keadilanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan pendirian 56 desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan upaya memperkuat akses ...
Baca lebih lajut »
Kemenkumham sinkronkan substansi hukum dan HAM dengan Permen 16/2024Kementerian Hukum dan HAM menyinkronisasikan antara substansi hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman ...
Baca lebih lajut »