Kementerian Hukum dan HAM merancang jabatan fungsional analis hak asasi manusia (HAM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan HAM dalam berbagai ...
Tangkapan layar - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Dhahana Putra dalam podcast bertajuk “Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dipantau secara daring melalui kanal YouTube DJHAM, di Jakarta, Rabu . ANTARA/Putu Indah Savitri
Ia mencontohkan, salah satu pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 melalui delapan misi Asta Cita, adalah memperkokoh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta hak asasi manusia. Sebagai respons dari rencana pembentukan jabatan fungsional analis HAM itu, Dhahana mengungkapkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengundang Kemenkumham untuk menjelaskan soal pembentukan jabatan fungsional analis HAM.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAMKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja atas Percepatan Penyertipikatan Tanah, Pulau Nusakambangan.
Baca lebih lajut »
Kemenkumham Buka Lowongan 9.070 CPNS 2024, Ada Buat Lulusan SMA!Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka 9.070 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
Baca lebih lajut »
Dirjen HAM tekankan pentingnya produk hukum berperspektif HAMDirektur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Dhahana Putra menekankan bahwa produk hukum yang berperspektif HAM ...
Baca lebih lajut »
Dirjen Kemenkumham Minta Polri Junjung Tinggi HAM dalam Penegakan Hukum DemonstranPolri dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap para pengunjuk rasa agar tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen)
Baca lebih lajut »
Kemenkumham sinkronkan substansi hukum dan HAM dengan Permen 16/2024Kementerian Hukum dan HAM menyinkronisasikan antara substansi hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman ...
Baca lebih lajut »
Aset Kementerian Hukum dan HAM Siap Diamankan Lewat Sertifikat TanahPada kesempatan yang sama, Suyus menyerahkan Sertifikat Hak Pakai kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Baca lebih lajut »