Kemenkumham menginisiasi RUU Tindak Pidana Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
Dirjen HAM Kemenkumham Dhahana Putra dan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari usai diskusi"Diseminasi HAM: Tindak Lanjut Implementasi Konvensi Antipenyiksaan" di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Rabu . ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham menginisiasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
Dhahana mengatakan usulan RUU tersebut untuk menciptakan peraturan mengenai antipenyiksaan yang lebih komprehensif, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ."Itu mirip seperti halnya di TPKS, ada suatu proses dari segi SDM-nya, ada edukasinya, bahkan juga ada pemulihannya. Itu rencana ke depan seperti itu yang kami harapkan," kata Dhahan.
"Jadi, baru kajian. Nanti, kalau toh memang ada suatu kesepakatan, kami akan siapkan naskah akademik," katanya.Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, yang turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, menyambut baik inisiasi Pemerintah terkait RUU Tindak Pidana Menentang Penyiksaan.
Menurut Taufik, RUU tersebut bisa senada dengan UU TPKS. Nantinya, tambahnya, RUU Tindak Pidana Menentang Penyiksaan dapat memuat hal-hal di luar delik.sudah mengadopsi apa yang ada di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan. Tapi, kemudian muncul wacana ada RUU khusus tentang penyiksaan, mungkin bisa dimuat hal-hal juga di luar soal delik, seperti TPKS," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bareskrim Buru 5 Orang Bandar Besar Kasus Tindak Pidana Perdagangan OrangLima nama yang disebut sebagai bandar besar tindak pidana perdagangan orang kini dalam buruan Bareskrim Polri. Kasus TPPO jadi atensi pemerintah.
Baca lebih lajut »
Jampidmil Laksda Anwar Saadi Ditarik ke Mabes TNI karena Pensiun |Republika OnlineWahyoedho Indrajit kini menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejagung.
Baca lebih lajut »
Kapolri Bentuk Satgas TPPO Dipimpin Wakabareskim Irjen AsepKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk satuan tugas (satgas) penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca lebih lajut »
Kapolri Bentuk Satgas TPPO, Dipimpin Wakabareskrim Irjen Asep EdiTindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca lebih lajut »
Polri Kejar Lima Bandar Sindikat Perdagangan Manusia di IndonesiaPOLRI menyatakan tengah memburu lima bandar besar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Mahfud Sebut 5 Sindikat Perdagangan Orang Sedang DiburuMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) saat ini sedang memburu 5nsindikat perdagangan orang. Nasional TPPO
Baca lebih lajut »