Politikus F-Demokrat itu mendorong agar segera diadakannya rapat dengan pihak Kemenkop UKM serta jajaran pengurus KSP Indosurya atau Indosurya Simpan Pinjam.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendesak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk segera membuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pengawasan eksternal koperasi simpan pinjam. Sehingga, sambung Herman, kasus gagal bayar seperti Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta atau Indosurya Simpan Pinjam tidak lagi terulang di masa mendatang.
“Saya meminta, Kemenkop membuat dasar hukum yang lebih kuat mengenai pengawasan eksternal yang jauh ini belum terakomodir. Selain itu, ini juga harus ditelurusi berkaitan dengan pihak mana afiliasi usaha Indosurya harus didalami. Lalu, kita bisa undang afiliasinya tersebut. Tujuannya, yang penting kita bisa memfasilitasi agar para nasabah ini hak-haknya bisa kembali," ujar Herman.
Lebih lanjut, politikus F-Demokrat itu mendorong agar segera diadakannya rapat dengan pihak Kemenkop UKM serta jajaran pengurus KSP Indosurya atau Indosurya Simpan Pinjam. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat kondisi keuangan terbaru koperasi ini. Sehingga, ungkap Herman, dengan demikian bisa diukur kemampuan KSP Indosurya/Indosurya Simpan Pinjam untuk mengembalikan dana nasabah.
“Jika tidak ditemukan aset likuid senilai dana nasabah, maka bisa ada opsi penyitaan aset-aset milik koperasi. Hasilnya, bisa digunakan untuk mengembalikan dana nasabah. Kami menegaskan, kasus gagal bayar ini tetap akan dikawal," tandas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menkop dan UKM Dorong Penerapan QRIS Pembayaran Digital bagi Pelaku KUMKMTeten Masduki dorong penerapan pembayaran digital dan QRIS bagi para pelaku koperasi dan UMKM.
Baca lebih lajut »
Menkop dan UKM Dorong Pembayaran Digital pada KUMKMSaat ini terdapat 2,7 juta pedagang dengan QRIS terpasang (data Bank Indonesia, 2020), beberapa di antaranya adalah usaha mikro seperti pedagang pasar tradisional dan kios grosir.
Baca lebih lajut »
Menkop dan UKM Dorong Pembayaran Digital pada KUMKMSaat ini terdapat 2,7 juta pedagang dengan QRIS terpasang (data Bank Indonesia, 2020), beberapa di antaranya adalah usaha mikro seperti pedagang pasar tradisional dan kios grosir.
Baca lebih lajut »
UKM Panganan Lebaran pun Merana Akibat Corona |Republika OnlineSemenjak pandemi corona, tidak ada lagi permintaan dari pedagang di Pasar Jimbaran.
Baca lebih lajut »
Nasabah KSP Indosurya Kecewa dengan Kemenkop UMKMPerwakilan nasabah menilai Kemenkop UKM lemah dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh KSP Indosurya.
Baca lebih lajut »
Kejaksaan Agung Kawal Bansos dan PSBB – Bebas AksesKejaksaan Agung bersama jajaran turut serta dalam pengawasan penggunaan dan penyaluran anggaran bantuan sosial serta penegakan aturan pelanggaran pembatasan sosial berskala besar untuk pencegahan Covid-19.
Baca lebih lajut »