Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus memantau perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terkait dengan ...
Ilustrasi pengguna internet tengah mencermati perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam bentuk teknologi deep fake. ANTARA/Ahmad Faishal.
"AI ini termasuk jadi perhatian kami, karena yang namanya AI masuk dalam ruang lingkup dunia digital. Dalam dunia digital, kami punya sejumlah peraturan perundang-undangan. Ada Undang-undang ITE yang sekarang sedang direvisi, kemudian PP No.71/2019, ada Permenkominfo No.5/2020, dan juga KUHP," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, kepada ANTARA, Sabtu.
"AI ini kami pantau dan masyarakat bisa melaporkan kalau menemukan disinformasi politik dengan menggunakan AI, seperti bentuk suara tiruan ataudengan menggunakan wajah orang tertentu, atau suara yang menampilkan tokoh politik tertentu," terangnya.Ia juga mengajak masyarakat luas, termasuk yang paling penting yaitu elit politik, untuk berpartisipasi dalam menciptakan atmosfer penggunaan media sosial yang baik dan sehat jelang Pemilu 2024.
Terkait Hari Media Sosial Nasional yang dirayakan setiap tanggal 10 Juni, Usman melihat momentum tersebut untuk mencermati penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi positif tentang politik, partai politik, kandidat, calon anggota legislatif, dan calon presiden, bukan untuk menebarkan disinformasi politik atau hoaks politik."Kemenkominfo sendiri telah melakukan langkah-langkah dari hulu ke hilir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Silaturahmi ke KWI dan PGI, Muhammadiyah Bahas Momentum Pemilu untuk Majukan Bangsadalam konteks pemilu 2024, Muhammadiyah menekankan agar pemilu seyogyanya dimanfaatkan untuk memperbaiki masalah kebangsaan.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Tambahan Pagu Anggaran Kementerian Investasi Rp875 Miliar untuk 2024DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp875 miliar untuk tahun anggaran 2024.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi 2024 Jadi Rp2,1 TriliunKomisi VI DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp875 miliar untuk tahun anggaran 2024.
Baca lebih lajut »
Elemen Golkar DIY Ancam Kepung Gedung MK jika Putuskan Pemilu 2024 Sistem Proporsional TertutupMasyarakat dari elemen Partai Golkar DIY menyatakan siap bergerak mengepung MK jika majelis hakim memutuskan sistem proporsional tertutup.
Baca lebih lajut »
Marak Survei Jelang Pemilu 2024, Cak Imin Akui Hasil Survei Bisa DipesanMenurut Cak Imin, hasil survei itu tergantung dari pertanyaan yang disampaikan petugas survei kepada para responden.
Baca lebih lajut »
Megawati dan Hary Tanoe teken kerja sama politik Pemilu 2024Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo di Jakarta, Jumat, menandatangani nota ...
Baca lebih lajut »