Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp168 miliar pada 2025.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan pagu indikatif Kemenko Polhukam pada 2025 sebesar Rp277,31 miliar.
Ia mengatakan pengajuan tambahan anggaran itu lantaran dinamisnya situasi bidang politik, hukum dan keamanan pada 2025."Kemenko Polhukam mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan usulan tambahan tersebut, maka anggaran yang diajukan menjadi Rp445,9 miliar dari Rp277 miliar pagu indikatif," kata Hadi dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu .
Berdasarkan paparannya, tambahan anggaran itu di antaranya akan digunakan untuk dukungan tugas teknis dan operasional Kemenko Polhukam di IKN, lalu untuk pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.Kemudian untuk rekomendasi kebijakan bidang pemberantasan dan penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online, pornografi online, penanganan pengungsi dari luar negeri dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
"Besar harapan kami agar pimpinan Banggar, anggota Banggar dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami," kata Hadi.Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan usulan tambahan akan dibahas setelah adanya nota keuangan dari Presiden. "Usulan tambahan akan kami bahas ketika nota keuangan Bapak Presiden disampaikan pada tanggal 16 Agustus," kata Said.
Kemenko Polhukam Apbn 2025 Alutsista
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hasil Drawing ASEAN Club Championship: PSM Makassar dan Borneo FC Dapat Lawan Tidak MudahASEAN Club Championship 2024/2025 mulai bergulir pada 17 Juli 2024 hingga 21 Mei 2025.
Baca lebih lajut »
Kemenko Polhukam Dorong Pidana Bersyarat, Putusan Penjara di Bawah 1 Tahun Diganti Kerja SosialPenerapan pidana bersyarat untuk putusan tahanan di bawah satu tahun Sanksi untuk terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat diganti dari kurungan penjara menjadi hukuman kerja sosial
Baca lebih lajut »
Kemenko Polhukam sebut Indonesia berpeluang capai era 'Indonesia Emas'Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menilai Indonesia memiliki potensi untuk mencapai era "Indonesia Emas" yang diperkirakan ...
Baca lebih lajut »
Kemenko Polhukam perkuat antisipasi sebaran paham terorisme di JatimKementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI memperkuat koordinasi antara elemen masyarakat dan instansi pemerintah untuk ...
Baca lebih lajut »
Pembangunan Kantor Kemenko Polhukam IKN Ditargetkan Selesai Akhir Mei 2024Dalam proyek pembangunan Kemenko 3 di IKN, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menegaskan komitmennya sebagai pilihan utama dalam industri dan manufaktur.
Baca lebih lajut »
Kemenko Polhukam mengapresiasi layanan RJ Pemkot MakassarDeputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM di Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengapresiasi penerapan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif (Rj) ...
Baca lebih lajut »