Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya menyampaikan pendapat kepada Presiden ...
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara Festival Ekspresi Anak di Jakarta, Kamis .
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya menyampaikan pendapat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kebijakan makan bergizi gratis. Menurut Muhadjir, kebijakan terkait anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.
Muhadjir meminta program makan bergizi gratis ini agar dapat sejalan dengan program yang sudah ada, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sebut Separuh Menteri Jokowi Parah, Effendi Simbolon Minta Prabowo Fit And Proper Sebelum Pilih MenteriPolitikus PDIP itu kemudian menyayangkan di kaninet pemerintahan sekarang relawan bisa menjadi seorang menteri.
Baca lebih lajut »
Mantapkan Konsep Program Makan Bergizi Gratis, Kemenko PMK Ungkap 2 Skema yang DirekomendasikanBerita Mantapkan Konsep Program Makan Bergizi Gratis, Kemenko PMK Ungkap 2 Skema yang Direkomendasikan terbaru hari ini 2024-06-20 08:23:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Bahas Peretasan PDN, Menkopolhukam Gelar Rapat Tertutup Dengan Menkominfo Dan BSSNBerdasarkan informasi dari pihak Kemenko Polhukam, rapat tersebut digelar pukul 10.00 WIB di kantor Kemenko Polhukam
Baca lebih lajut »
Kemenko PMK buka seleksi calon anggota DJSN 2024-2029 mulai hari iniKementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) membuka seleksi calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) masa ...
Baca lebih lajut »
Kemenko PMK: 25 Kabupaten Lepas Status Daerah Tertinggal, Sisa 37Kemenko PMK ungkap 25 kabupaten tak lagi masuk daftar daerah tertinggal pada awal 2025 karena sudah dientaskan.
Baca lebih lajut »
Kemenko PMK: Kepala daerah inkompeten hambat progres daerah tertinggalKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menyebut adanya kepala daerah yang tidak berkompeten dapat menghambat upaya ...
Baca lebih lajut »