Kementerian Kesehatan RI menilai bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus rabies di Indonesia meningkat. "Puncaknya ...
Tangkapan layar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat .
Ia menyampaikan kasus Gigitan Hewan Penular Rabies pada 2020 sebanyak 82.634, dengan 40 kematian. Pada 2021, kasus GHPR sebanyak 57.257, dengan 72 kematian, dan pada 2022 terjadi sebanyak 104.229 kasus dengan 102 kematian. Dalam kesempatan itu Imran menjelaskan gejala rabies pada manusia yakni pada tahap awalnya adalah timbul demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan atau anorexia, insomnia, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan dan sering ditemukan nyeri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemungkinan Cara Penularan 'Disease X' Kata Kemenkes, Lebih Fatal dari COVID-19?Meski belum diketahui pasti, disease X diyakini berpotensi lebih mematikan dari COVID-19. Kemenkes mengungkapkan kemungkinan sumber penularannya. Seperti apa?
Baca lebih lajut »
Cerita Sandra Dewi, dari Konsumen Jadi Duta Jaringan Apotek |Republika OnlineMomen Sandra Dewi menggunakan layanan Viva Apotek dimulai sejak pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Penyelidikan Kasus Korupsi di Kementerian Kominfo Terus Berlanjut, Empat Saksi DiperiksaPenyelidikan Kasus Korupsi di Kementerian Kominfo Terus Berlanjut, Empat Saksi Diperiksa: Sebanyak empat saksi diperiksa untuk menindaklanjuti kasus korupsi di Kementerian Kominfo yang melibatkan Johnny G Plate.
Baca lebih lajut »
Kementerian PPPA Sebut Kasus di Parigi Moutong Masuk Unsur PemerkosaanDeputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar menegaskan persetubuhan anak di bawah umur merupakan tindakan yang sama dengan tindakan pemerkosaan.
Baca lebih lajut »
KPK Ungkap 8 Area Rentan Korupsi di Kementerian BUMNKPK ungkap 8 area survei rentan korupsi di Kementerian BUMN dalam pembekalan antikorupsi kepada pegawai Kementerian BUMN.
Baca lebih lajut »