Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah.
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan segera diatur ke dalam Peraturan Presiden .
Sementara itu, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khamim mengatakan saat ini pelaksanaan teknis PPDB sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal itu menjawab ada sekitar 24 siswa yang berasal dari SDN 2 Sukasari, Indramayu, yang tidak diterima di SMP negeri alasannya karena sekolah sudah penuh.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kabinet Jokowi-Ma'ruf, PKB Usul Kemenag-Kominfo Satu Visi Dorong ToleransiKetua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin harus mampu mendorong lahirnya agama yang moderat dan toleran.
Baca lebih lajut »
Kepada Lemhanas, Ridwan Kamil Usul Jumlah Kontestan Pilpres Lebih dari DuaMenurut dia, semakin banyak calon presiden yang muncul akan membuat dinamika politik bisa lebih cair dan mengurangi gesekan di masyarakat, setujukah Anda? Regional
Baca lebih lajut »
Tim Hukum 01 Usul Sosialisasi Putusan MK ke JokowiKuasa Hukum Jokowi semasa menjadi capres, I Wayan Sudirta, mengusulkan agar putusan MK terkait sidang sengketa Pilpres 2019 disosialisasikan. Apa tujuannya?
Baca lebih lajut »
Viral Facebook - Tak Usah Pajang Foto Presiden di Sekolah, Terungkap Pelaku Bukan Guru Tapi Ini - Tribunnews.comViral Facebook - Tak Usah Pajang Foto Presiden di Sekolah, Terungkap Pelaku Bukan Guru Tapi Ini via tribunnews
Baca lebih lajut »
Kemendikbud Targetkan Perpres PPDB Terbit Tahun IniKemendikbud menyebut telah menggandeng 18 lembaga untuk mengebut Perpres PPDB agar keluar tahun ini.
Baca lebih lajut »
Kemendikbud Klaim Sistem Zonasi Tetap SasaranZonasi bertujuan untuk mencari jalan keluar atas kesenjangan pendidikan.
Baca lebih lajut »