Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapantahapan
KEMENTERIAN Dalam Negeri mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Revisi ini perlu dimasukkan prioritas Prolegnas 2020.
"Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapan-tahapan," kata Tjahjo saat rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR. Hadir pula Ketua Bawaslu Abhan dan seluruh anggota. Kemudian juga ada Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo. Sistem elektronik pertama yang perlu perbaikan, menurut Bawaslu, ialah Sistem Informasi Data Pemilih. Kendala dalam Sidalih berdampak pada daftar pemilih di TPS.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Usul UU Pemilu Direvisi, Minta DPR Dimasukkan ke ProlegnasKemendagri mengusulkan revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada. Kemendagri menilai revisi ini perlu dimasukan dalam prioritas prolegnas.
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta DPR Periode Baru Segera Revisi UU PemiluMendagri TJahjo Kumolo meminta revisi UU Pemilu menjadi prolegnas, prioritas, demi aturan baru di Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »
Pelajar SMASerbu Gedung DPR SenayanPara pelajar menuntut DPR membatalkan revisi UU KUHP, RUU Pertanahan dan Revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Mendagri Usul Anggota DPR Baru Segera Bahas Revisi UU PemiluMendagri berharap, pembahasan revisi UU Pemilu pada awal masa sidang menghasilkan UU yang berkualitas.
Baca lebih lajut »
Mendagri: Revisi UU Pemilu perlu jadi skala prioritas Prolegnas 2020Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu menjadi skala prioritas ...
Baca lebih lajut »
Nasdem akan Gelar Kongres II Bahas Kebijakan StrategisStrategi yang dibahas terkait agenda politik seperti Pilkada 2020, serta Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »