Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar ibu kota baru nantinya berbentuk daerah administratif saja, bukan daerah otonom.
TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu implikasinya, ibu kota baru nantinya tidak akan memiliki perhelatan Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada, layaknya Jakarta.“Hasil sudah ada, sebaiknya jangan daerah otonom,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat.Usulan ini muncul karena Kemendagri melihat daerah administratif bisa menghasilkan bentuk pemerintahan yang lebih cepat dalam mengambil keputusan.
Hal ini merupakan bagian dari pembahasan Kemendagri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , yang memimpin pemindahan ibu kota ini.'Kami ikut terus setiap rapat Bappenas. Tapi secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonom baru,' kata Tjahjo, saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.Tjahjo mengatakan status ibu kota baru nanti hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Akui Belum Ada Persiapan Ibu Kota BaruKemendagri masih menunggu dinamika rencana pemindahan ibu kota.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Sarankan Ibu Kota Baru Tak Ada Pilkada dan Bukan Daerah OtonomiKemendagri menjelaskan proses pemindahan ibu kota masih dalam proses kajian. Kemendagri mengatakan banyak tahapan kajian yang harus dilakukan. Bagaimana penjelasannya? Kemendagri PemindahanIbuKota
Baca lebih lajut »
Ketika Jokowi Bantah Pernyataan Menterinya soal Lokasi Ibu Kota Baru dan Usul Fadli Zon - Tribunnews.com'Iya, Kaltim benar,' ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Baca lebih lajut »
Iwan Fals Usul Pemindahan Ibu Kota Indonesia Tiap 5 TahunMusisi senior Iwan Fals mengusulkan ibu kota negara dipindah setiap lima tahun sekali. Menurutnya, hal itu akan meratakan pembangunan dari Aceh hingga Papua.
Baca lebih lajut »
Ada Usul Referendum Pemindahan Ibu Kota, Ini Kata Emil SalimEmil Salim khawatir referendum pemindahan ibu kota hanya akan menjadikan wacana itu masalah politis.
Baca lebih lajut »
KPPOD Usul Bentuk Badan Otorita untuk Pemindahan Ibu KotaBadan Otorita dimaksudkan untuk berkoordinasi menyiapkan roadmap atau peta jalan dalam tiga atau empat tahun ke depan, sehingga rencana pinda ibu kota semakin matang
Baca lebih lajut »