Kemendagri Terima Usulan Revisi UU DKI sebagai Ibu Kota

Indonesia Berita Berita

Kemendagri Terima Usulan Revisi UU DKI sebagai Ibu Kota
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 63%

Revisi UU bisa jadi pertimbangan apakah Jakarta jadi daerah otonom khusus atau tidak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengaku telah menerima usulan revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. UU itu mengatur tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia mengatakan, usulan revisi UU itu diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebelum lokasi ibu kota baru diputuskan ke Kalimantan Timur. Terkait usulan UU tersebut, Kemendagri akan menyesuaikan apakah usulan yang diajukan bisa mendorong Jakarta sebagai daerah otonom khusus atau tidak. "Khusus tidak khusus kan terserah Bapak Presiden bersama DPR RI. Kenapa Papua diberi khusus karena kesepakatan dari pembuat Undang-undang seperti itu, tetapi tentunya melibatkan pemerintah daerah itu sendiri," jelas Akmal.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemkab Bekasi tolak revisi UU KetenagakerjaanPemkab Bekasi tolak revisi UU KetenagakerjaanPemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama DPRD Kabupaten Bekasi sepakat menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ...
Baca lebih lajut »

KNKS Sebut Revisi UU Koperasi Perlu Cantumkan Unsur SyariahKNKS Sebut Revisi UU Koperasi Perlu Cantumkan Unsur SyariahKomite Nasional Keuangan Syariah menilai rancangan UU Koperasi perlu mengakomodasi keberadaan aktivitas koperasi syariah di Indonesia.
Baca lebih lajut »

DPRD dan Pemkab Bekasi Sepakat Tolak Revisi UU KetenagakerjaanDPRD dan Pemkab Bekasi Sepakat Tolak Revisi UU KetenagakerjaanKami sangat mendukung apa yang diperjuangakan oleh buruh.
Baca lebih lajut »

Surati DPR RI, Bekasi Tolak Revisi UU KetenagakerjaanSurati DPR RI, Bekasi Tolak Revisi UU KetenagakerjaanPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi kompak untuk sepakat menolak revisi UU Nomor 13 Tahun...
Baca lebih lajut »

Pemkab Bekasi Tolak Revisi UU KetenagakerjaanPemkab Bekasi Tolak Revisi UU KetenagakerjaanSurat penolakan revisi UU Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada DPR RI
Baca lebih lajut »

Gerakan Buruh Jakarta Konvoi Tolak Revisi UU KetenagakerjaanGerakan Buruh Jakarta Konvoi Tolak Revisi UU KetenagakerjaanKelompok buruh menggelar aksi di Pelabuhan Tanjung Priok dan konvoi ke kantong-kantong buruh di Jakarta untuk menentang revisi UU Ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 08:13:30