'Bagi (Pj kepala daerah) yang mengundurkan sebelum keluar SK ya tetap bekerja...'
Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat membuka jalannya pertemuan dengan seluruh Penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin . ) mewajibkan para Penjabat kepala daerah yang ingin mengikuti Pemilihan Kepala Daerah untuk mengundurkan di dari jabatan Pj. Namun, meski demikian mereka tak akan langsung berhenti dari pekerjaannya.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mendagri nomor 100.2.1.3/2314/SJ tentang pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan maju dalam Pilkada serentak nasional tahun 2024. Pemberian tenggat waktu ini disebut Aang bertujuan memberi waktu kepada Kemendagri untuk mencari Pj penggantinya. Sebab, penunjukan Pj baru tak bisa langsung dilakukan dan harus melewati beberapa tahapan."Karena waktu menyiapkan pengganti. Harus surati DPRD, surati gubernur untuk bisa mendapatkan masukan, surati kementerian lembaga, sidang Pra-TPA dengan KPK, PPATK, jika ada masalah hukum. Jadi paling lambat tanggal 17 Juli 2024," ucapnya.
Pilkada 2024 Pj Kepala Daerah Pj Kepala Daerah Maju Pilkada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jelang Pilkada 2024, Batas Usia Kepala Daerah DigugatJakarta, tvOnenews.com - Jelang pemilihan Kepala daerah serentak 2024, ketentuan persyaratan calon kepala daerah diuji lagi.
Baca lebih lajut »
Daftar Daerah yang Mengikuti Pilkada Serentak 2024, Provinsi Yogyakarta Jadi PengecualianTotal daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah
Baca lebih lajut »
KPU Koordinasi dengan Kemendagri soal Tanggal Pelantikan Kepala DaerahKPU memastikan peraturan tentang pencalonan Pilkada 2024 bakal mengakomodasi putusan MA tapi KPU masih harus berkoordinasi soal tanggal pelantikan dengan Kemendagri.
Baca lebih lajut »
KPU dua kali rakor dengan Kemendagri bahas pelantikan kepala daerahAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku pihaknya sudah dua kali rapat koordinasi(rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas ...
Baca lebih lajut »
Kemendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Sinergi untuk Kendalikan Inflasi dan Harga PanganKemendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Sinergi dengan Seluruh Pihak untuk Kendalikan Inflasi
Baca lebih lajut »
Profil Asmawa Tosepu, Karier Moncer di Kemendagri hingga 2 Kali Jadi Pj Kepala DaerahAsmawa Tosepu merupakan seorang birokrat lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1997.
Baca lebih lajut »