Kemendagri Minta Kepala Daerah Dukung dan Fasilitasi Pemilu 2024
Tak hanya itu, kepala daerah diminta memberikan izin kepada ASN Pemda untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara , dan panitia pendaftaran pemilih .
Hal itu khususnya terkait ketidaktersediaan pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.Pemda juga perlu mengerahkan personel satuan perlindungan masyarakat untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat selama masa tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Selain itu, pemda diminta memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan penerbitan surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada rumah sakit milik pemerintah atau pemda, pusat kesehatan masyarakat , dan puskesmas pembantu atau sebutan lainnya sebagaimana pemenuhan persyaratan administrasi sebagai badan adhoc penyelenggara Pemilu 2024.
“ dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan Badan adhoc untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 serta tahapan pemilu lainnya,” kata Suhajar. Demikian dikutip dari Antara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Keluarkan Surat Edaran, Semua Kepala Daerah di Kaltim Harus Melakukan IniKemendagri mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk di Kaltim
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Kepala Daerah Tetap Imbau Masyarakat Waspada Penyebaran Covid-19 Meski PPKM Dicabut - Tribunnews.comMendagri meminta kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia untuk tetap mengimbau masyarakat akan bahayanya penyebaran Covid-19.
Baca lebih lajut »
Cuaca Jawa Timur Hari Ini 2 Januari 2023, Hujan Ringan Hingga Lebat Pagi-SoreBeritaJatim Cuaca Jawa Timur Hari Ini 2 Januari 2023, Hujan Ringan Hingga Lebat Pagi-Sore infobmkgjuanda bmkgjuanda cuacajatim
Baca lebih lajut »
Selisih Efisiensi BBM untuk Pembangunan PascabencanaJika tidak menjadi prioritas, daerah pascabencana akan tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain karena start mereka berbeda, berawal dari kondisi minus.
Baca lebih lajut »
11 Pejabat Eselon II Sragen Dikocok Ulang, Kursi 5 Kepala OPD Dibiarkan KosongBupati memutasi 11 kepala dinas/badan dan mempertahankan dua lainnya. Sementara itu ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibiarkan tanpa kepala definitif.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Imbau Masyarakat Tidak Euforia Pasca Dicabutnya PPKM - Tribunnews.comKemendagri berharap masyarakat tidak menjadi euforia dengan dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca lebih lajut »