Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Ulangi Keasalahan Realisasi APBD

Indonesia Berita Berita

Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Ulangi Keasalahan Realisasi APBD
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 51%

Fatoni juga meminta seluruh OPD dan kepala daerah dapat memperhatikan masalah yang berulang agar tidak terjadi lagi di tahun berikutnya.

JawaPos.com – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara .

Berdasarkan penjelasan yang didapat, persoalan didominasi oleh lelang yang dilakukan pada tahun yang sama dan pembayaran kontrak yang biasanya dilakukan di akhir tahun. Hal ini menjadi persoalan yang berulang setiap tahunnya dan harus segera diperbaiki. Masalah lainnya dipaparkan Fatoni, ialah mengenai petunjuk teknis dari kementerian yang memberikan Dana Alokasi Khusus . Dia mengatakan, terdapat masalah Juknis DAK terkait kesehatan yang baru tersedia pada Mei 2022, sehingga sampai saat ini anggaran tersebut belum terealisasi.

Selain itu, dia menegaskan agar jadwal rencana kegiatan yang dibuat daerah dapat dipedomani. Ini penting dilakukan agar realisasi anggaran dari waktu ke waktu dapat terlihat perkembangannya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jawapos /  🏆 35. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Gibran Minta OPD Ngirit Pakai BBM, Prioritaskan untuk Mobil Pelayanan MasyarakatGibran Minta OPD Ngirit Pakai BBM, Prioritaskan untuk Mobil Pelayanan MasyarakatSOLO – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ikut membuat pemerintah daerah pusing. Salah satunya soal kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas maupun operasional pemkot. Sebab, anggaran yang diusulkan dalam APBD Perubahan 2022 sebelum kenaikan harga BBM.
Baca lebih lajut »

Tegas! Sri Mulyani Beri Sanksi Jika Pemda Tak Salurkan Bansos BBMTegas! Sri Mulyani Beri Sanksi Jika Pemda Tak Salurkan Bansos BBMMenteri Keuangan Sri Mulyani bakal terapkan sanksi tegas jika pemerintah daerah (Pemda) tak salurkan bansos BBM.
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Wajibkan APBD Anggarkan Bansos, Ekonom: Butuh Penyesuaian PemdaSri Mulyani Wajibkan APBD Anggarkan Bansos, Ekonom: Butuh Penyesuaian PemdaBantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemda diharapkan turut memberi tambahan daya beli bagi masyarakat terdampak.
Baca lebih lajut »

Putri Wapres Maruf Amin Minta Perusahaan Perhatikan Pekerja Perempuan |Republika OnlinePutri Wapres Maruf Amin Minta Perusahaan Perhatikan Pekerja Perempuan |Republika OnlinePutri Wapres juga ingatkan industri untuk perhatikan hak pekerja perempuan
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-10 19:11:39