Kemendag akan membahas penyelesaian utang selisih harga program minyak goreng satu harga 2022 (rafaksi) dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukam.
Kementerian Perdagangan akan membahas penyelesaian utang selisih harga program minyak goreng satu harga 2022 dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .
"Yang ini sama-sama membahas kembali lagi dengan Kemenko Perekonomian dengan Kemenko Polhukam, akan kita bahas," ujarnya ditemui di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.Sampai saat ini, kata Isy Kemendag masih terus meninjau ulang terkait nominal utang pemerintah terkait rafaksi kepada pengusaha minyak goreng."Sejalan dengan itu, saya melakukanSebagai informasi, klaim utang pemerintah terkait kebijakan rafaksi 2022 itu diketahui berbeda-beda.
Lalu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sebagai pengusaha yang menjalankan program satu harga itu mengklaim utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 344 miliar.Sebelumnya, Isy pernah mengatakan bahwa pembahasan utang rafaksi akan berlanjut dengan jajaran Kementerian Koordinator Perekonomian. Isy menjelaskan mengapa pembahasan berlanjut ke Kemenko Perekonomian, karena sebelumnya kebijakan rafaksi itu dibahas di Kemenko Perekonomian. Pembahasan itu berlangsung pada awal Januari 2022 saat harga minyak goreng tengah melonjak tajam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendag Gandeng Kantor Airlangga dan Mahfud Bahas Utang Minyak GorengKemendag tengah membahas masalah utang rafaksi minyak goreng bersama Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukam.
Baca lebih lajut »
Kemenko PMK Apresiasi Kinerja BAZNAS Mengentaskan Kemiskinan EkstemKemenko PMK mengapresiasi kinerja BAZNAS dalam mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Baca lebih lajut »
Warga Air Bangis Unjuk Rasa di Kemenko Marves, Tolak PSNWarga Nagari Air Bangis, Sumbar, unjuk rasa di depan kantor Kemenko Marves, Jakarta. Warga menolak daerahnya dijadikan wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca lebih lajut »
FOTO: Tolak Proyek Strategis Nasional, Warga Nagari Air Bangis Geruduk Kemenko PerekonomianWarga Nagari Air Bangis khawatir Proyek Strategi Nasional (PSN) akan membuat kehidupan mereka terancam.
Baca lebih lajut »