Kemenaker sudah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada DPR pada 16 Mei lalu.
Kementerian Ketenagakerjaan mengaku sudah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kepada DPR pada 16 Mei lalu. Dengan demikian, saat ini pemerintah tinggal menunggu proses pembahasan di parlemen hingga nanti masuk Rapat Paripurna.
Ia menjelaskan ada 367 DIM di dalam RUU PPRT. Sebanyak 239 DIM adalah batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.Secara rinci, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga , Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.Dihubungi secara terpisah, Koordinator Jala PRT Lita Anggraini mengapresiasi langkah cepat pemerintah untuk mengirimkan DIM kepada DPR. Dia juga berharap DPR dapat segera bertindak agar pengesahan RUU PPRT menjadi UU dapat segera terlaksana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jala PRT Sebut Pemerintah akan Segera Kirimkan DIM RUU PPRT ke DPRPemerintah direcanakan segera menyerahkan DIM RUU PPRT kepada DPR pada minggu ini.
Baca lebih lajut »
KPK Minta Sekretaris MA dan Dadan Tri Kooperatif Penuhi Panggilan Hari IniKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan hak tersangka akan diberikan sesuai dengan Undang-undang.
Baca lebih lajut »
TikTok Dilarang di Negara Bagian AS Untuk Pertama Kalinya, Diawali Montana |Republika OnlineUndang-undang larangan TikTok berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca lebih lajut »
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Jadi UUKPK menilai seluruh masyarakat Indonesia mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi Undang-undang (UU). - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Mahfud MD: RUU Perampasan Aset dibahas di DPR beberapa pekan ke depanMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana segera dibahas di DPR ...
Baca lebih lajut »
Polemik RUU Kesehatan, Ombudsman RI Sarankan Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah DipertegasPembagian wewenang di bidang Kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi salah satu sorotan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan.
Baca lebih lajut »