Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020.
“Ini masih data sementara. Kemarin kami beri waktu sampai 15 Juli harus sudah dicairkan sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Nanti kamiBerikut adalah daerah ‘merah’ atau pencairannya di bawah 40 persen :II. Provinsi Bengkulu3. Kabupaten Seluma pencairan NPHD Bawaslu: 28,24 persen4. Kota Bandar Lampung pencairan NPHD KPU: 28,21 persen, pencairan Bawaslu 21,05 persen.IV. Provinsi Jawa Barat7. Kabupaten Kediri pencairan NPHD Bawaslu: 36,63 persen9.
Kabupaten Sumenep pencairan NPHD Bawaslu: 21,62 persen11. Kabupetan Maros pencairan NPHD Bawaslu: 11,10 persen13. Kabupaten Konawe Utara pencairan NPHD Bawaslu: 25,94 persenIX. Provinsi Maluku16. Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU: 21,91 persen, dan pencairan NPHD Bawaslu: 27,78 persen18. Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU: 39,43 persen20. Kota Ternate pencairan NPHD KPU: 38,09 persen22.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pencairan Dana Pilkada di 22 Daerah Masih Di Bawah 40%Pencairan dana pilkada serentak 2020 oleh pemerintah daerah sesui NPHD masih ada yang di bawah 40%. Padahal Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) memberi batas waktu 15 Juli untuk pencairan dana pilkada tahap pertama.
Baca lebih lajut »
22,2 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Sudah Masuk Zona Hijau Covid-19'Per 5 Juli 2020, minggu lalu persentase wilayah tanpa kasus terkonfirmasi atau zona hijau naik dari minggu sebelumnya.'
Baca lebih lajut »
Cirebon Siapkan Rp21 M untuk 22 ribu Tes SwabDitargetkan 22 ribu tes swab atau setara dengan satu persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon dilakukan hingga akhir Juli.
Baca lebih lajut »
Cowell di Ambang Pailit, Rapat Kreditor 22 Juli 2020Tim kurator meminta para debitor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengikuti agenda sidang di PN Jakarta Pusat.
Baca lebih lajut »
Anies Paparkan Rata-rata DKI Periksa 22-28 Ribu Sampel Per PekanPemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan kapasitas pemeriksaan (testing) dan meningkatkan sumber daya kesehatan seperti rumah sakit sebagai benteng pertahanan terakhir.
Baca lebih lajut »