Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap sebagai upaya diskriminatif pemerintah terhadap merek dagang (brand) rokok elektronik.
Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, yang tertuang di dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, dianggap sebagai upaya diskriminatif pemerintah terhadap merek dagang rokok elektronik.
Dengan penyeragaman menjadi kemasan tanpa identitas merek, maka akan merugikan pelaku usaha dan konsumen secara langsung. Bagi pelaku usaha, kelangsungan bisnisnya bakal terancam menurunkan omzet toko karena mendorong perilaku konsumen membeli produk yang murah, bukan berdasarkan pertimbangan atas kualitas produk. Adapun konsumen akan kebingungan dalam memilih produk berkualitas.
'Saya kira pasar rokok elektronik akan mengalami kemunduran karena produk legal akan bersaing dengan produk ilegal yang lebih murah,' ujarnya. Yuswohady berharap pemerintah mengkaji kembali wacana kebijakan tersebut. Pertimbangannya, industri rokok elektronik melibatkan berbagai rantai nilai yang luas, salah satunya cukai yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta seperti dilansir dalam situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, “merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan...
Kemasan Rokok Polos Kemasan Polos Rokok Rokok Industri Rokok Tembakau
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rencana Aturan Kemasan Rokok Polos Dinilai Bakal Suburkan Rokok IlegalGold
Baca lebih lajut »
Rancangan Permenkes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dinilai Rampas Hak KonsumenPakta Konsumen menilai rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tidak tepat untuk dilakukan.
Baca lebih lajut »
Kata Sosiolog soal Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Dinilai Bisa Persulit MasyarakatSosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta mengatakan, pencamtuman merek pada kemasan rokok seyogyanya merupakan salah satu penanda bagi perusahaan rokok.
Baca lebih lajut »
Kemenkes Dinilai Kurang Tegas soal Aturan Kemasan Rokok PolosKEMENKES mengatur kemasan rokok polos tanpa merek zonasi larangan penjualan rokok hingga larangan iklan di media luar ruang
Baca lebih lajut »
Rencana Aturan Kemasan Rokok Polos Dinilai Rugikan Konsumen, Prabowo-Gibran Diharap BatalkanPakta Konsumen meminta agar pemerintahan Prabowo-Gibran membatalkan rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.
Baca lebih lajut »
Kemasan Rokok Polos Dinilai Menghambat Hak-hak KonsumenJPNN.com : Penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok
Baca lebih lajut »