Kadin mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes), selaku penggagas, untuk mengkaji ulang beleid tersebut bahkan menganulir rencana penerbitan RPMK ini.
yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi semakin mempersulit keberlangsungan industri di tengah tertekannya perekonomian nasional., selaku penggagas, untuk mengkaji ulang beleid tersebut bahkan menganulir rencana penerbitan RPMK ini.
“Tentunya Kemenkes tidak saja perlu mempertimbangkan, tapi menganulir rencana penerbitan RPMK tersebut. Kami sarankan, Kemenkes membicarakan dulu hal tersebut, baik dengan pelaku usaha, stakeholders keuangan, pengamat, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan,” ujar Diana, Kamis .Dia meyakini, jika aturan tersebut tetap dipaksakan, maka produk-produk tembakau dan rokok elektronik ilegal akan semakin marak di pasaran. Sebab, produsen tidak boleh menampilkan identitas merek.
Kondisi tersebut tentu memperburuk keberlangsungan industri rokok elektronik yang akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja . Apalagi mayoritas pelaku usaha di sektor ini merupakan usaha mikro, kecil dan menengah . Oleh karenanya, Kadin DKJ meminta agar Kemenkes lebih bijaksana dalam merancang regulasi agar tidak mematikan pelaku usaha.
“Kami mendorong Kemenkes untuk lebih membuka diri dan mau menerima koreksi dari sejumlah pihak. Terhadap aturan tersebut, ada baiknya ditinjau ulang,” tegasnya.Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Budiyanto sangat menyayangkan upaya Kemenkes mendorong regulasi yang menimbulkan tantangan besar bagi industri rokok elektronik cair dan padat.
KADIN Rokok Elektronik Kementerian Kesehatan Kemasan Polos
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Nilai Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Kemasan Terindikasi Ada Intervensi AsingKebijakan ini berdampak sangat negatif pada industri hasil tembakau dari hulu sampai ke hilir, mulai dari petani, pekerja, hingga peritel.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Ancam Mata Pencaharian Banyak PihakAnggota legislatif khawatir kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan RPMK akan memicu fenomena pemutusan hubungan kerja PHK secara meluas
Baca lebih lajut »
Nasib Kemasan Rokok Polos setelah Kemenkes Diskusi dengan BuruhKementerian Kesehatan membuka diskusi dengan serikat buruh terkait rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.
Baca lebih lajut »
Buruh Tembakau Sebut Kebijakan Kemasan Rokok Polos Ancam PHK MassalGold
Baca lebih lajut »
Kemenkes Pertanyakan Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa MerekKemasan produk tembakau dilarang menambahkan gambar dan atau tulisan dalam bentuk apapun selain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
Baca lebih lajut »
Kemenkes Dinilai Kurang Tegas soal Aturan Kemasan Rokok PolosKEMENKES mengatur kemasan rokok polos tanpa merek zonasi larangan penjualan rokok hingga larangan iklan di media luar ruang
Baca lebih lajut »