Pengusaha tekstil mengeluhkan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) justru akan menambah beban pengusaha.
Jakartameminta perlindungan hukum pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, Perppu ini dirasa justru akan menambah beban pengusaha yang tengah mengalami masa berat sejak awal 2022.
Bahkan, pada kuartal I 2023 ini, Nurudin mengatakan, rata-rata orderan hanya mencapai 65%, yang artinya 35% operasional perusahaan kosong. Di sisi lain, pihaknya masih harus terus menggaji tenaga kerjanya.
"Jadi sangat-sangat berat. Dengan kenaikan upah minimum yang di atas rata-rata, bukan hanya berdampak sisi upahnya saja, tetapi kita harus bayar BPJS 10,24% dari selisih upah minimum. Kemudian yang kedua dari THR, kita harus bayar juga dalam selisih upah minimum," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker, Bagaimana Tahap Pembentukan Sebuah Perppu?Tata cara pembentukan Perppu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Baca lebih lajut »
Video: Perppu Ciptaker Jokowi Tuai Polemik, Pengusaha Dukung?Perppu Ciptaker Jokowi Tuai Polemik, Pengusaha Dukung?
Baca lebih lajut »
Kritisi Perppu Ciptaker, Pengusaha Soroti Soal Upah Minimum Hingga OutsourcingAPINDO memberikan respon atas terbitnya Perppu Cipta Kerja. Hal yang paling disoroti adalah formula Upah Minimum dan sistem tenaga alih daya atau outsourcing.
Baca lebih lajut »
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja: Pengusaha Dilarang PHK Karyawan yang Hamil hingga Jadi Anggota Serikat PekerjaPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja: Pengusaha Dilarang PHK Pekerja Hamil, Sakit & Bikin Serikat Kerja | merdeka.comPengusaha dilarang PHK pekerja yang dalam keadaan sakit, menjalankan ibadah, menikah, hamil, hingga membuat serikat pekerja.
Baca lebih lajut »