Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer merespon keluhan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) terkait impor ilegal yang mengancam industri tekstil. Ia mengajak semua pihak untuk mencari tahu kebenaran keluhan tersebut dan berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyoroti keluhan dari pihak Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), yang menyatakan bahwa impor ilegal telah ikut memperparah kondisi di industri.Dia pun mengajak semua pihak mencari tahu kebenaran dari apa yang dikeluhkan pihak APSyFI tersebut, dan melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, langkah kerja sama dengan para.
Atas keluhan APSyFI, semua pihak sebaiknya bijaksana dan mencari tahu apakah keluhan ini benar atau tidak. Kalau benar, maka perlu kerja sama semua pihak. Sebab impor ilegal menyangkut kehidupan buruh,' kata Immanuel dalam keterangannya, Jumat, 20 Desember 2024.'Kami hanya bisa mengatakan, keluhan APSyFI pantas dicermati semua pihak. Kalau salah kita pantas mengingatkan APSyFI. Tetapi kalau benar, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengakhiri impor illegal yang melemahkan lapangan kerja,' ujarnya.sempat dihentikan. Namun ketika kebijakan lock down berakhir dan impor dari China dibuka kembali, produk ilegal pun kembali membanjiri pasar.'Impor ilegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA). Kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi,' ujarnya. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengumumkan kinerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. 'Dalam kurun waktu 4-11 November 2024 saja, berhasil melakukan 283 kali penindakan penyelundupan berbagai komoditas seperti tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika dan lain-lain,'ujar Budi Gunawan.Menurutnya, saat COVID-19 sedang melanda dunia pada 2021 silam, impor dari China sempat dihentikan. Namun ketika kebijakan lock down berakhir dan impor dari China dibuka kembali, produk ilegal pun kembali membanjiri pasa
Impor Ilegal Industri Tekstil APSYFI Lapangan Kerja Deindustrialisasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamenaker Sebut Keluhan APSyFI soal 250 Ribu PHK Akibat Impor Ilegal Pantas DicermatiWamenaker Immanuel Ebenezer menyebut bahwa keluhan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen APSyFI impor ilegal memperburuk kondisi industri dan produk tekstil TPT pantas dicermati
Baca lebih lajut »
Import Ilegal Ancam Industri Tekstil, Apindo Dorong Peningkatan AparatWakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa peluang masuknya barang impor ilegal tetap terbuka meskipun pemerintah telah menetapkan aturan terkait. Ia menekankan perlunya penambahan aparat, khususnya di pelabuhan tikus, untuk mencegah masuknya barang ilegal. Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti potensi PHK sebagai masalah utama yang perlu diperhatikan pemerintah. Keluhan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) terkait impor ilegal yang memperburuk kondisi industri tekstil juga mendapat perhatian.
Baca lebih lajut »
Menteri UMKM Buka Suara soal Rencana Cak Imin Bentuk Satgas ImporKementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat akan bentuk satgas impor untuk melindungi UMKM dari barang impor.
Baca lebih lajut »
Kemendag Wanti-Wanti Efek Buruk Menaikkan Pajak Impor Susu ImporKemendag menegaskan, FTA tidak hanya mendukung ekspor Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri.
Baca lebih lajut »
Hadiri Sidang Praperadilan, Tom Lembong Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden Jokowi soal Impor GulaTersangka korupsi impor gula Tom Lembong menegaskan dirinya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo terkait impor gula.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR Usulkan Pembentukan Panja Penegakan Hukum Impor IlegalAnggota Komisi III DPR, R. M. Nasir Djamil, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal untuk menangani masalah maraknya impor ilegal yang kian meresahkan.
Baca lebih lajut »