JnR Law Firm disebut telah mengundurkan diri sebagai penasihat hukum keluarga bos judi online terbesar di Sumatera Utara atau Sumut, Apin BK alias Jonni.
onlineKabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengungkapkan, alasannya karena kliennya tidak kooperatif."Kuasa hukum keluarga Apin menarik diri dari kliennya karena tidak kooperatif," kata Kombes Hadi di Medan, Jumat .
Hadi menjelaskan, berdasarkan keterangan kuasa hukum keluarga Apin yang diterima polisi, awalnya mereka turut mendampingi anak, istri, adik hingga orang tua Apin pada pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Sumut pada Selasa, 27 September 2022. Kemudian, pada pemeriksaan keesokan harinya, Rabu, 28 September 2022, keluarga Apin meminta pemeriksaan ditunda. Belakangan, sang kuasa hukum tidak bisa berkomunikasi lagi dengan kliennya.
"Namun pada tanggal 28 September pagi, tim kuasa hukum sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan kliennya itu," ucapnya.Ia mengatakan, sampai akhirnya penyidik dari Ditreskrimsus Polda Sumut mendatangi tiga tempat diduga kediaman keluarga Apin. Hasilnya, mereka tidak ada di tempat.Halaman Selanjutnya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuasa Hukum Keluarga Bos Judi Apin BK MundurKEPOLISIAN Daerah (Polda) Sumatera Utara mengatakan bahwa penasihat hukum keluarga bos judi online terbesar di Sumut Apin BK alias Jonni, yakni JnR Law Firm mengundurkan diri dari kliennya.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Keluarga Apin BK Sudah Tak Tahan Lagi, Pilih Mengundurkan Diri, Kenapa?Kuasa Hukum keluarga bos judi online J alias Apin BK alias AP dari JnR Law Firm mengundurkan diri ApinBK
Baca lebih lajut »
Setelah She-Hulk, ini Daftar Tayang 16 Film Marvel hingga 2025Tayangan dari Marvel Studios yaitu She-Hulk: Attorney at Law berakhir pada Oktober 2022.
Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut Kereta Cepat Proyek Simalakama: Maju Rugi, Mundur ApalagiMenurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira proyek ini bagaikan buah simalakama. Bagaimana menurut detikers?
Baca lebih lajut »
DPR Coba Rebut Wewenang Pansel OJK dari Sri Mulyani CsKomisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) telah menuntaskan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan.
Baca lebih lajut »