Kejagung kembali memanggil mantan menteri perdagangan Muhammad Lutfi untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.
Mantan menteri perdagangan Muhammad Lutfi berjalan ke luar ruangan saat usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu .
"Pemanggilan dijadwalkan penyidik pada Selasa, tanggal 1 Agustus 2023," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis. Saat itu, Lutfi diperiksa untuk lima tersangka yang kini telah berstatus terpidana dan dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu lima hingga delapan tahun.
Airlangga diperiksa selama 12 jam sebagai saksi guna membuat terang perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya pada industri kelapa sawit, termasuk minyak goreng, periode Januari-April 2022.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PTPN V: Produksi CPO capai 253,53 ribu ton pada semester I 2023PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) menyebutkan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencapai 253,53 ribu ton dan inti sawit sebesar 51,17 ...
Baca lebih lajut »
Harga CPO Bullish, Saham AALI, LSIP, TAPG Malah Keluar dari IDX80Saham emiten sawit dan CPO seperti AALI, TAPG, LSIP keluar dari Indeks IDX80 kendati harga komoditas sedang bullish.
Baca lebih lajut »
Jejak Pendidikan Airlangga Hartarto, Ketum Golkar Jebolan Kanisius yang Diperiksa di Kasus CPOJejak Pendidikan Airlangga Hartarto, Ketum Golkar Jebolan Kanisius yang Diperiksa di Kasus CPO TempoTekno
Baca lebih lajut »
Harga CPO Tertekan karena Minyak Kedelai TurunHarga kontrak minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Bursa Malaysia Derivatives tertekan pada perdagangan Rabu (26/7/2023).
Baca lebih lajut »
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Nikel, ESDM Buka Suara'Kita menghormati proses hukum yang berlaku di Kejaksaan,' kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi.
Baca lebih lajut »