JPNN.com : Penyidik Kejagung memeriksa mantan kepala BPJT Kementerian PUPR di kasus dugaan korupsi tol MBZ.
jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Tol Jakarta -Cikampek II ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau MBZ.
Selain HTZ, lanjutnya, penyidik juga memeriksa BH selaku Kepala Unit Usaha Jembatan PT Bukaka Teknik Utama periode 2010 sampai dengan saat ini, . “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Harli.
Kejagung Korupsi Tol Mbz Jampidsus Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejagung periksa mantan Kepala BPJT PUPR terkait kasus Tol MBZPenyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR terkait kasus dugaan korupsi ...
Baca lebih lajut »
Deretan Proyek Tol Baru yang Bakal Digarap Era PrabowoKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menargetkan sebanyak 34 proyek bidang PUPR
Baca lebih lajut »
Basuki Buka-bukaan Pernah Terpaksa Melanggar Undang-undangMenteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian PUPR punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol.
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR bangun 10 juta unit rumah lewat Program Sejuta RumahKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah yang ...
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR-APWF teken kerja sama penyelenggaraan APWS 2027Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Asia-Pacific Water Forum/Forum Air Asia-Pasifik (APWF) menandatangani Surat Pernyataan Kehendak ...
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR Kantongi Tambahan Rp 4 Triliun untuk Program Padat Karya di 2025Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan alokasi anggaran Rp 4 triliun untuk program Padat Karya di 2025.
Baca lebih lajut »