Pakar hukum Prof Trubus Rahadiansyah menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini memiliki kewenangan yang terlalu berlebihan.
“Saya juga melihat kewenangan Kejagung itu sudah sangat melampaui sekali, akhirnya ego sektoralnya itu sudah seperti jagoan hukum gitu loh,” ujarnya.Kewenangan itu, menurut Trubus, terlihat dari adanya monopoli seluruh proses hukum dari awal hingga akhir, yakni mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dilakukan oleh Kejagung sendiri.
“Karena enggak bisa one man show seperti itu, harus ada regulasi yang mengatur porsinya masing-masing. Ke depan juga harus dibangun collaborative sinergitas dalam penegakan hukum, jadi ada saling kontrol, checks and balances-nya ada gitu, jadi enggak ada yang merasa hebat sendiri,” ungkapnya.Kewenangan KPI dalam RUU Penyiaran Diperluas tapi Tidak Menguat, Menurut Pakar Komunikasi
Mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo alias SYL mengatakan bahwa dirinya membayar Febri Diansyah sebagai pengacara hukumnya menggunakan uang pribadinya Jasad korban bocah malang itu ditemukan mengenaskan dengan kondisi terbungkus karung dan terkubur di lubang galian sedalam 2,5 meter. Pelaku tetangga korban.
Kejagung Lembaga Pakar Hukum Hukum Kewenangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Megawati Goda Puan soal Jadi Ketum PDIP, Dinilai Jadi Dukungan Politik TerbukaTindakan Megawati dinilai lazim, mengingat Puan Maharani bukan hanya anak biologis, tetapi juga anak ideologis Megawati, yang tidak akan mungkin mengkhianati agenda perjuangan ibunya sendiri.
Baca lebih lajut »
Kasus Penguntitan Jampidsus Kejagung, Kapuspenkum Sebut Itu Bukan Isu, tapi FaktaKejagung membenarkan peristiwa penguntitan yang dilakukan Anggota Densus 88 Antiteror Polri terhadap Jampidsus Kejagung, Febrie Ardiansyah.
Baca lebih lajut »
Kejagung Buka Suara Terkait Kabar Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88Kejagung buka suara terkait kabar Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah yang diduga dikuntit anggota Densus 88.
Baca lebih lajut »
Revisi UU MK Dinilai Ancam Independensi Lembaga PeradilanBanyak kalangan menilai revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang saat dilakukan DPR dan pemerintah merupakan ancaman sangat serius bagi independensi lembaga peradilan. Mengapa demikian?
Baca lebih lajut »
Lembaga Khusus Perumahan Dinilai Solusi Atasi Kekurangan Rumah RakyatUpaya memenuhi kebutuhan dasar papan memerlukan fokus dan keberpihakan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Pengamanan Gedung Kejagung Dinilai tidak Sesuai UU TNIPresiden bisa memerintahkan panglima TNI untuk menarik pasukannya di Kejaksaan Agung
Baca lebih lajut »