Kedudukan Penjaminan Pemerintah Dalam Proyek Infrastruktur

Indonesia Berita Berita

Kedudukan Penjaminan Pemerintah Dalam Proyek Infrastruktur
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 cnbcindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 74%

Praktik pemberian penjaminan oleh pemerintah, sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.

Praktik pemberian penjaminan pemerintah telah dijalankan sejak 2006, sebagaimana yang dilakukan pada proyek percepatan pembangunan kepada kreditur yang menyediakan pendanaan Kredit Ekspor, sepanjang ketidakmampuan PLN membayar kewajiban tersebut adalah akibat dari kebijakan Pemerintah.

Sejak 2009, pemerintah telah membentuk BUPI yaitu PII yang memberikan penjaminan bagi proyek infrastruktur. Kini, skim penjaminannya juga beragam. Yaitu, tidak hanya skim penjaminan skema KPBU tetapi bertambah dengan skim penjaminan pinjaman langsung BUMN sebagaimana yang kini dilakukan pada proyek KCJB.maksudnya adalah besaran porsi penjaminan dari BUPI yang mendapat penugasan untuk melakukan penjaminan pemerintah.

Pertama, bahwa pengelolaan penjaminan oleh PII telah dijalankan dengan cara-cara yang baik dan hati-hati . Kedua, pihak terjamin pun memperlihatkan komitmennya yang tinggi dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara baik yang berdampak pada rendahnya klaim yang harus dibayarkan PII sebagai penjamin.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menko Airlangga: Pemerintah Serius Lindungi Industri Dalam Negeri dan UMKM dari Barang Impor IlegalMenko Airlangga: Pemerintah Serius Lindungi Industri Dalam Negeri dan UMKM dari Barang Impor IlegalPresiden Joko Widodo dalam Rapat Internal Kabinet pada awal bulan ini telah memberikan arahan tegas untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.
Baca lebih lajut »

LPS Kucurkan Rp280 Miliar Bayar Klaim Penjaminan Nasabah BPR KRILPS Kucurkan Rp280 Miliar Bayar Klaim Penjaminan Nasabah BPR KRIBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Baca lebih lajut »

LPS Kucurkan Rp 280 Miliar Klaim Penjaminan Nasabah BPR KRI IndramayuLPS Kucurkan Rp 280 Miliar Klaim Penjaminan Nasabah BPR KRI IndramayuLembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyalurkan dana Rp 280 miliar untuk mencairkan secara bertahap pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI).
Baca lebih lajut »

Pemkot Ambon Gandeng Pemerintah Polandia Kembangkan Sektor PariwisataPemkot Ambon Gandeng Pemerintah Polandia Kembangkan Sektor PariwisataPemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyampaikan peluang kerja sama berbagai bidang dengan Pemerintah Polandia, termasuk bidang pariwisata.
Baca lebih lajut »

Mantan Jaksa Agung-Amnesty Geruduk Kedubes AS, Minta Negeri Paman SAM Cegah Aksi Serangan ke Warga PalestinaMantan Jaksa Agung-Amnesty Geruduk Kedubes AS, Minta Negeri Paman SAM Cegah Aksi Serangan ke Warga PalestinaAmnesty Internasional mendesak pemerintah internasional, pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata
Baca lebih lajut »

Eks Jaksa Agung- Amnesty Internasional Geruduk Kedubes AS, Desak Amerika Cegah Israel Serang Warga PalestinaEks Jaksa Agung- Amnesty Internasional Geruduk Kedubes AS, Desak Amerika Cegah Israel Serang Warga PalestinaAmnesty Internasional mendesak pemerintah internasional, pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-23 20:49:28