Kaum muda berusia 17 tahun hingga 30 tahun berpendapat Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sangat penting segera disahkan. RUU PDP sangat penting untuk mencegah kekerasan berbasis gender online.
SOLOPOS.COM - Ilustrasi dua orang membuka laman Google dan aplikasi Facebook melalui gawai di Jakarta beberapa waktu lalu. Kaum muda berusia 17 tahun hingga 30 tahun berpendapat Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi sangat penting segera disahkan.
Ini bertentangan dengan promosi pemerintah di G20 yang menyebut ekonomi digital sebagai pilihan Indonesia untuk masa depan. Anggapan itu juga menjadi logis ketika kebocoran data pribadi dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta terus berulang dengan penyelesaian yang tidak jelas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buka Draf RUU Sisdiknas, Kemendikbudristek Siap Tampung Masukan PublikPemerintah telah mengusulkan RUU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada DPR.
Baca lebih lajut »
RUU Sisdiknas Diusulkan Masuk Prolegnas, Kemendikbud Minta Masukan |Republika OnlineKemendikbudristek minta masukan terkait RUU Sisdiknas yang diusulkan masuk prolegnas.
Baca lebih lajut »
RUU Sisdiknas Mengakui Guru secara Lebih LuasDraf termutakhir Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas mengakui guru dalam pengertian yang lebih luas.
Baca lebih lajut »
Rusia Susun RUU untuk Atur Kedatangan dan Tempat Tinggal Warga AsingDmitry Medvedev mengatakan Pemerintah Rusia sedang menyusun RUU yang akan mengatur masuk, keluar, dan tempat tinggal orang asing.
Baca lebih lajut »
RUU Sisdknas Sudah Diusulkan ke DPRPerubahan UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 untuk mewujudkan satu sistem pendidikan nasional siap diusulkan pemerintah ke DPR. Saat ini, pembahasan lebih lanjut masih menanti persetujuan DPR RI. Dikbud AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Bagaimana RUU Sisdiknas Menyiapkan Status Otonomi bagi Perguruan TinggiDPR akan mengevaluasi status perguruan tinggi seperti yang didorong dalam RUU Sisdiknas. Dikhawatikan timbul privatisasi, komersialisasi, dan liberalisasi pendidikan. KoranTempo
Baca lebih lajut »