Berita ini membahas mengenai kontroversi yang ditimbulkan oleh kebijakan Donald Trump di awal pemerintahannya, khususnya terkait kebijakan tarif perdagangan yang berpotensi menimbulkan perang dagang dan dampaknya bagi Indonesia. Meskipun terdapat peluang, Indonesia perlu bersiap menghadapi risiko dan melakukan reformasi kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan peluang tersebut.
Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di awal-awal pemerintahannya langsung memunculkan kontroversi baru di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun kebijakan luar negeri. Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme yang dibungkus dengan slogan Ekonomi diyakini menjadi salah satu sektor yang bakal paling terdampak akibat kebijakan tarif perdagangan Trump yang dilandasi satu niat egois dan populis, yakni merundung dan menjegal lawan.
Nyaris tidak terlihat iktikad baik Trump untuk merangkul warga dunia. Dalam kebijakan tarif perdagangan itu, Trump sebetulnya juga tidak konsisten. Awalnya, dia mengumumkan tarif impor 25% bagi Kanada dan Meksiko, serta pungutan bea masuk 10% untuk Tiongkok. Pengenaan tarif tinggi itu dikeluarkan dengan dalih ada peran negara-negara tersebut dalam aliran obat-obatan terlarang dan imigran ilegal ke AS. Namun, hanya beberapa jam sebelum diberlakukan, Trump mengumumkan penundaan tarif untuk Meksiko dan Kanada setelah berbicara dengan para pemimpin kedua negara. Hanya bea masuk atas Tiongkok yang tetap diberlakukan. Keputusan itu diyakini bakal mendapat serangan balasan dari Beijing sehingga memicu kekhawatiran akan perang dagang 2.0. Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok tersebut bakal berimbas negatif pula kepada Indonesia. Namun, jika kita jeli melihat celah, peluang-peluang di balik ketegangan kedua negara adidaya itu pun cukup terpampang. Karena itu, kecermatan sangat diperlukan bagi Indonesia untuk bisa menangkap peluang sekaligus memitigasi dampak negatif yang berpotensi muncul. Risiko bagi perekonomian Tanah Air dengan kebijakan tarif tinggi Trump, khususnya kepada Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, sama sekali tak bisa dianggap remeh. Yang pertama, kinerja perdagangan Indonesia dengan 'Negeri Tirai Bambu' itu bakal terdampak, salah satunya akibat risiko ekspor yang melambat. Risiko berikutnya, lantaran produk Tiongkok tidak bisa dijual ke AS, ada potensi produk-produk tersebut bakal semakin membanjiri pasar Indonesia. Ini jelas akan memberi ancaman yang kian hebat bagi masa depan industri manufaktur domestik yang sekarang saja masih dalam situasi kepayahan. Tantangan lain, di sektor keuangan, kebijakan ekonomi Trump diprediksi mengerek angka inflasi AS yang diyakini bakal membuat bank sentral AS atau The Fed mempertahankan suku bunga tinggi atau bahkan menaikkannya. Di saat sama,juga akan mendorong penguatan dolar AS. Kondisi tersebut bisa berdampak pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia. Kendati demikian, celah peluang tetap ada, dengan syarat Indonesia harus mengupayakan sendiri peluang itu secara cermat dan serius. Pemerintah mesti pintar mengambil langkah strategis menghadapi ketidakpastian yang diciptakan kebijakan Trump tersebut. Salah satunya dengan mengisi celah pasokan barang ke AS yang amat mungkin ditinggalkan Tiongkok karena tidak kompetitif dari segi harga. Selain itu, diversifikasi atau perluasan pasar ekspor ke negara-negara di luar AS dan Eropa juga mesti dilakukan. Tujuannya ialah mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang terdampak perang dagang. Dalam hal ini Indonesia semestinya bisa memanfaatkan jalinan kerja sama dalam BRICS untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi tersebut. Peluang lain boleh jadi juga akan datang dari relokasi produksi ataupun investasi para investor yang ingin menghindari risiko di AS dan Eropa. Namun, demi bisa menggaet peluang-peluang itu, Indonesia punya pekerjaan rumah berat untuk mereformasi kebijakan ekonomi domestik. Kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan rupa-rupa syarat lain untuk meningkatkan daya saing ekonomi mesti diupayakan maksimal. Tanpa itu, Indonesia akan sulit mendapatkan 'buah' dan hanya kebagian 'getah' dari kebijakan Trump
Donald Trump Kebijakan Tarif Perang Dagang Indonesia Ekonomi Peluang Risiko
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Donald Trump Dilantik Kembali, Upbit Indonesia Analisis Dampaknya bagi Industri Kripto IndonesiaPelantikan kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025 membawa angin segar sekaligus tantangan baru bagi industri kripto.
Baca lebih lajut »
Trump vs. WHO: AS Resmi Mundur, Apa Dampaknya bagi Indonesia?WHO harap Trump pertimbangkan kembali demi kesehatan global. Penarikan AS picu kekhawatiran dan lemahkan upaya hadapi pandemi.
Baca lebih lajut »
Kembali ke Gedung Putih, Trump 2.0 Buat Dunia Was-was, Indonesia Juga Tak Keluar dari Ujung TandukTrump 2.0: Potensi Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya untuk Indonesia
Baca lebih lajut »
Kebijakan Trump: Peluang bagi Indonesia untuk Substitusi PasarKebijakan penyesuaian tarif impor yang diutarakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru dianggap sebagai peluang bagi Indonesia untuk menguasai atau melakukan substitusi pasar di negara yang terdampak. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan pentingnya antisipasi dan persiapan strategi di sektor perdagangan untuk menghadapi situasi tersebut.
Baca lebih lajut »
Menghadap Prabowo di Istana, Luhut Sampaikan Rekomendasi Terkait Kebijakan Donald Trump ke IndonesiaSeptian Hario Seto mengungkapkan pertemuan DEN dengan Presiden menitikberatkan antisipasi dan langkah strategis Indonesia
Baca lebih lajut »
Kebijakan Trump Menimbulkan Kegelisahan bagi Program Penanggulangan HIV di IndonesiaKebijakan Presiden Donald Trump yang membekukan bantuan luar negeri, termasuk menarik AS dari WHO dan menghentikan pendanaan PEPFAR-USAID, memicu kegelisahan bagi program penanggulangan HIV di Indonesia. Meskipun obat HIV ditanggung pemerintah, banyak LSM yang didanai donor asing, termasuk AS, memainkan peran penting dalam pendampingan penyintas HIV. Kebijakan ini berpotensi mengganggu aktivitas LSM dan akses terhadap program pendukung HIV.
Baca lebih lajut »