Anggota DPR RI FPKB Hj Lathifah Shohib menilai kebijakan lelang jabatan setingkat Dirjen di Kemendikbud perlu dikaji ulang karena rawan konspirasi. LathifahShohib
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI FPKB Hj Lathifah Shohib menilai bahwa kebijakan lelang jabatan setingkat Dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dikaji ulang. Sebab menurutnya, sarat dengan kepentingan dan membuka peluang Korupsi, Kolusi, Nepotisme . “Sangat rawan konspirasi dan sarat dengan kepentingan.
“Saya ingatkan, cita-cita presiden dan visi sang menteri bahwa ke depan pendidikan Indonesia berdaya saing juga berkualitas. Macam mana akan terwujud jika posisi strategis seperti Dirjen Vokasi yang menjadi harapan Jokowi dilakukan tidak transparan tanpa keterbukaan terhadap publik,” tegas Lathifah. Soal figur Nadiem Makarim, orang nomor satu di Kemendikbud, legislator asal Malang ini mengakui kredibilias dan kualitasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tindak Lanjuti SE Gugus Tugas soal Mudik, Kemhub Terbitkan SE DirjenMudik tetap dilarang, dan tidak ada pengecualian.
Baca lebih lajut »
Dirjen PAS Baru Diminta Tuntaskan Persoalan Kelebihan Kapasitas LapasTerlalu sesaknya rutan dan lapas di Indonesia mengakibatkan besarnya kemungkinan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan.
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Jubir Menhub Lebih Vokal dari Menteri dan DirjenMenteri Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan memberikan pernyataan kepada publik di lingkungan Kementeriannya akan lebih banyak disampaikan oleh juru bicara.
Baca lebih lajut »
Reynhard Silitonga Diangkat Menjadi Dirjen Pemasyarakatan - Peristiwa - koran.tempo.coKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat In-spektur Jenderal Reynhard Saut Poltak Silitonga menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Baca lebih lajut »
Besok Moda Transportasi Mulai Beroperasi untuk Pejabat, Ini Tanggapan WargaKebijakan ini dinilai akan menciptakan pertentangan antara masyarakat dengan para petinggi negara.
Baca lebih lajut »
Pegadaian dan Pemprov Jabar Sinergi Tangani Dampak Covid-19 |Republika OnlinePegadaian menyediakan pinjaman tanpa bunga, penundaan lelang, hingga bantuan barang.
Baca lebih lajut »