Sejumlah kementerian disebut tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RMPK).
polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 ini. Hal ini menuai polemik dan sorotan dari berbagai pihak, menyusul besarnya berbagai dampak negatif yang muncul akibat beleid tersebut.penting dalam diskusi kebijakan. Diharapkan, RPMK dapat didiskusikan ulang dengan partisipasi semua pihak.
"Kami semua sepakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keberadaan lebih dari 1.300 industri yang mempekerjakan sekitar 537 ribu orang," ujarnya. Ia turut memandang bahwa masih dibutuhkan studi ilmiah lebih jauh terhadap upaya menurunkan prevalensi perokok melalui kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dengan mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control , di mana Indonesia sendiri belum meratifikasi aturan tersebut yang tidak relevan dengan besarnya skala serapan tenaga kerja industri tembakau di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo kembali berkantor di Istana Negara dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara , Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu, 25 September Diketahui Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah memperoleh Nomor Urut 2 usai penetapan Nomor Urut oleh KPU Kota Depok di Hotel
Kebijakan Tembakau Kemasan Kemasan Rokok
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Kritik Keras Kebijakan Kemasan Rokok Polos: Bikin Rokok Ilegal MerajalelaAnggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik keras wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek bagi produk tembakau.
Baca lebih lajut »
Asosiasi Pengusaha Rokok Sebut Kebijakan Kemasan Polos Bakal Suburkan Rokok IlegalKetua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gappri), Henry Najoan menilai, kebijakan ini memiliki potensi dampak signifikan yang perlu diperhatikan dengan serius
Baca lebih lajut »
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Berpotensi Meningkatkan Rokok Ilegalkebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tidak serta-merta menurunkan prevalensi perokok, dan justru malah meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Rokok Kemasan Polos Dinilai Tidak Rasional, DPR Kritik soal Dampak Besarnya hingga Singgung Bea CukaiBerita Kebijakan Rokok Kemasan Polos Dinilai Tidak Rasional, DPR Kritik soal Dampak Besarnya hingga Singgung Bea Cukai terbaru hari ini 2024-09-10 16:09:19 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Kemendag Nilai Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tidak Cocok untuk RIDraf Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik belum tentu efektif dalam menurunkan prevalensi merokok di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Pelaku Ritel Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa MerekPELAKU usaha ritel menyatakan penolakan terhadap wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau
Baca lebih lajut »