soal bentuk pencairan dana yang dipungut dari gaji pekerja itu akan dijadikan rumah atau bentuk uang
Untuk itu, ia menilai jika Fraksi Demokrat akan memberikan sejumlah catatan terhadap adanya kebijakan Tapera tersebut.
Kemudian yang kedua, . "Oleh karena itu, setiap peraturan ini harus didesiminasikan, setiap peraturan harus kita sosialisasikan kepada publik, yang pada akhirnya supaya publik, masyarakat, rakyat sebagai pengguna aturan ini betul-betul merasa tepat aturannya," sambungnya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.
Tapera Tabungan Perumahan Rakyat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indonesia Vs Irak: Garuda Muda Harus Efektif, Jangan Buang PeluangTimnas Indonesia bisa saja mengalahkan Timnas Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Syaratnya Garuda Muda harus jangan buang-buang peluang.
Baca lebih lajut »
Irak Vs Indonesia: Garuda Muda Harus Efektif, Jangan Buang PeluangTimnas Indonesia bisa saja mengalahkan Timnas Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Syaratnya Garuda Muda harus jangan buang-buang peluang.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Ekonomi Global 2024 Diprediksi Stagnan, Tumbuh 3,2%KSSK akan terus siaga mengantisipasi dengan respons kebijakan yang sinergis dan efektif.
Baca lebih lajut »
Reformasi Kebijakan Mengatasi PengangguranKebijakan yang efektif haruslah mengambil pelajaran dari model global, sambil mempertimbangkan kondisi lokal yang khas.
Baca lebih lajut »
Fraksi PAN Minta Banjir Lahar Dingin di Sumbar Jadi Bencana Nasional: Pemerintah Pusat Harus CepatAnggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta agar status banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatra Barat, jadi bencana nasional.
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP DPR: Jumlah kementerian harus sesuai good governanceAnggota Baleg DPR Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengatakan bahwa usulan perubahan jumlah kementerian harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi serta ...
Baca lebih lajut »