Menpora Dito Ariotedjo menyatakan kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga tidak akan mengganggu atlet Indonesia. Kemenpora sedang menghitung efisiensi yang mungkin bisa dilakukan. Dito memastikan persiapan atlet menuju berbagai event internasional tidak akan terganggu.
Bimo Ariotedjo menyatakan yakin bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja di kementerian/lembaga seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan membahayakan atlet Indonesia. Menurut Dito, semua kementerian pasti akan mendukung kebijakan Prabowo tersebut. Bahkan pihaknya langsung melakukan penghitungan efisiensi yang mungkin bisa dilakukan. “Ya, ini kan seluruh kementerian lembaga dilakukan efisiensi.
Sementara ini kami, Kemenpora, sedang menghitung efisiensi yang bisa kami lakukan. Pastinya kami sangat setuju banyak hal-hal yang harus jadi produktif, dan harus dikurangi agar lebih hemat dan, bisa mendukung program prioritas Bapak Presiden,” katanya. “Itu kan efisiensi yang diberikan target oleh Menteri Keuangan. Saat ini kami dalam rangka diskusi dan insyaallah nanti kami akan melakukan finalisasi berapa efisiensi yang akan dilakukan dari Kemenpora,” imbuhnya. Dito mengakui belum mendapatkan rincian lebih lanjut mengenai sektor apa saja yang akan terkena kebijakan efisiensi belanja anggaran. Tapi yang dia pastikan, persiapan atlet menuju berbagai event internasional tidak akan terganggu. “Pastinya arahannya adalah bagaimana dengan efisiensi ini persiapan atlet menuju Asian Games terus Olimpiade dan juga kualifikasi Piala Dunia (2026) ini tidak terganggu,” ujarnya. Kebijakan efisiensi belanja anggaran sudah memiliki dasar hukum, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. (ant)
ATLET INDONESIA KEMENTERIANPORA EFISIENSI ANGGRAN ASIANGAMES Olimpiade PIALADUNIA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menpora Dito Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Persiapan AtletMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meyakini bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu persiapan atlet nasional. Kebijakan ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menpora Dito menegaskan Kemenpora sedang menghitung efisiensi yang bisa dilakukan dan memastikan efisiensi ini tidak mengganggu persiapan atlet menuju Asian Games, Olimpiade, dan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Baca lebih lajut »
MMA Innovate Indonesia 2025: Tren AI untuk Efisiensi Kampanye Ramadan di IndonesiaMMA Innovate Indonesia 2025 digelar di Jakarta, membahas transformasi AI dan teknologi untuk kampanye Ramadan yang lebih efektif.
Baca lebih lajut »
Kemenhan: Kebijakan Efisiensi Tidak Pengaruhi Pengadaan AlutsistaPengadaan alutsista Kemenhan merupakan pengadaan multi years, bukan temporer.
Baca lebih lajut »
Kemenpora Siap Dukung Kebijakan Efisiensi AnggaranKementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Kemenpora akan melakukan berbagai penyesuaian di internal guna mendukung program prioritas pemerintah. Kemenpora akan menyampaikan hal-hal terkait eksternal pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan olahraga, langsung setelah menerima arahan dari Presiden RI.
Baca lebih lajut »
Kemenpora Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Sesuai Arahan PresidenJPNN.com : Kemenpora siap mendukung kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Sultan Najamuddin Apresiasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden PrabowoKetua DPD Sultan Najamuddin mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan. Ia berharap seluruh kementerian dan lembaga dapat menindaklanjuti kebijakan ini dengan baik dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Baca lebih lajut »